Jelang Idul Fitri, Pemda Diminta Percepat Vaksinasi COVID-19 Lansia
Vaksinasi bagi Nakes yang berumur di atas 60 tahun atau Lansia (Dok. Kemenkes)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta pemerintah daerah memprioritaskan vaksinasi COVID-19 untuk kelompok lansia. Hal itu sebagai upaya pengendalian pandemik di momen jelang Hari Raya Idul Fitri.
"Ini yang harus dicontoh DKI Jakarta lansianya banyak, (daerah) yang lainnya kalah lansianya," katanya dalam acara Forum Diskusi Bersama Menkes secara virtual, Minggu (18/4/2021).
1. Vaksinasi lansia diminta cepat sebelum kegiatan mudik lebaran berlangsung
Petugas kesehatan bersiap menyuntikkan vaksin COVID-19 untuk warga lanjut usia (lansia) yang berusia 104 tahun di RS Vania, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/3/2021). ANTARA FOTO/Arif FirmansyahBudi mendorong percepatan vaksinasi kepada lansia sebelum kegiatan mudik lebaran berlangsung. Budi menilai hal tersebut tetap perlu dilakukan, walaupun pemerintah sudah melarang kegiatan mudik pada tahun ini.
"Tolong lah, kita sudah melarang (mudik) tetapi kemungkinan bocor pasti ada. Gak mungkin gak ada," ujarnya.
Baca Juga: 5 Fakta Larangan Mudik Lebaran 2021, Sanksi Tegas Menanti
2. Kegiatan mudik sangat berbahaya untuk orang tua di rumah
Editor’s picks
Spanduk ajakan tidak mudik di Serang, Banten (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)Budi juga menginginkan masyarakat mengetahui bahwa dari kegiatan mudik lebaran sangat membahayakan orangtua di rumah. Sehingga ia meminta agar masyarakat tidak mudik demi keselamatan jiwa lansia.
"Keinginan baik, sungkem sangat membahayakan jiwa mereka. Apalagi belum divaksinasi. Sehingga saya imbau prioritaskan vaksin lansia dulu, jadi daya tahan mereka sudah cukup kalau ketemu," katanya.
3. Kemenkes tidak bisa kontrol pelaksanaan vaksinasi di daerah
Vaksinasi lansia di Sentra Vaksinasi BUMN di PRPP Jateng Semarang. (dok. Istimewa)Budi mengungkapkan bahwa Kemenkes tidak bisa mengontrol pelaksanaan vaksinasi di daerah-daerah. Hal itu karena otonomi daerah menyebabkan stok vaksin COVID-19 yang sudah sampai di daerah menjadi milik wilayah tersebut.
"Nah masing-masing daerah kan beda nih behavior-nya, ada yang kerjanya gercep (gerak cepat), ada yang gak," ujarnya.
Baca Juga: Tenaga Ahli Menkes: Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor
