Jokowi Minta Masyarakat Kritik Pemerintah, Begini Reaksi JK
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK mengatakan, kritik merupakan bagian dari langkah check and balance pada sistem demokrasi suatu negara. Namun, ia melihat pertanyaan besar di dalam masyarakat Indonesia saat ini, yaitu bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi.
"Walaupun dikritik berbagai macam, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang bertanya 'bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?' Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita semua," ujarnya pada acara Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DRP RI yang disiarkan melalui YouTube PKSTV, Jumat, 12 Februari 2021.
Baca Juga: Fadjroel Bantah Pemerintah Pakai Buzzer untuk Hadapi Kritik
1. Demokrasi tidak akan berjalan apabila tidak ada kontrol
Jusuf Kalla (IDN Times/Kevin Handoko)JK mengingatkan, demokrasi tidak akan berjalan apabila tidak ada kontrol. Ia memberikan contoh era Orde Lama dan Orde Baru yang menjadi momen tidak berjalannya demokrasi dengan baik di Tanah Air.
"Ekonomi menjadi sulit dan sebagainya, tentu kita harus menjaga kepentingan-kepentingan masyarakat untuk tetap menjaga (demokrasi), jadi rakyat harus melihat pelaksanaan pemerintah secara demokratis dan hak-hak (rakyat) terjaga," katanya.
2. Pemerintahan yang baik adalah bagian dari pelaksanaan demokrasi
Editor’s picks
Jusuf Kalla saat bertemu Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)JK menjelaskan demokrasi bisa saja dilaksanakan tanpa memberikan manfaat untuk rakyat. Namun, lanjutnya, sistem demokrasi seperti itu tidak akan berjalan dengan baik.
"Pelaksanaan pemerintahan yang baik itu adalah bagian dari menjalankan demokrasi," tuturnya.
3. Peran partai oposisi di negara demokrasi sangat penting
ANTARA FOTO/Setwapres-Jeri WongiyantoJK menekankan tentang pentingnya profesionalisme pemerintah dalam mewujudkan manfaat dari sistem demokrasi. Keberadaan partai oposisi juga sangat penting sebagai pihak yang melakukan kontrol, demi menjaga keberlangsungan demokrasi.
"PKS sebagai partai oposisi tentu mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan kritik itu agar terjadi balancing, dan agar terjadi kontrol di pemerintah. Tanpa adanya kontrol, pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik," jelasnya.
Baca Juga: 5 Kritikan ke Jokowi dan Pemerintah Berujung di Kepolisian Selama 2020
Berita Terkini Lainnya
