Ketua MPR Dukung Pelibatan TNI-Polri saat Vaksinasi Massal COVID-19
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mendukung pelibatan aktif TNI-Polri dalam pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19. Politikus yang akrab dipanggil Bamsoet itu menyampaikan hal tersebut usai bertemu Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta.
"Berbagai negara, seperti halnya di Amerika Serikat, militer juga dikerahkan dalam proses vaksinasi. Mengingat, pelaksanaannya melibatkan orang banyak, serentak, dan berkelanjutan," ujarnya seperti dikutip dari ANTARA, Jumat (20/11/2020).
1. Target vaksinasi COVID-19 sangat banyak
Bamsoet menjelaskan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan gelombang pertama vaksinasi pada November-Desember 2020 kepada sekitar 9,1 juta warga.
Dari total tersebut terbagi menjadi 3,5 juta yaitu jiwa garda terdepan seperti petugas medis, paramedis contact tracing, TNI-Polri, dan aparat hukum. Selanjutnya 5,6 juta jiwa yaitu tokoh agama atau masyarakat dan juga perangkat daerah.
"Besarnya jumlah warga yang harus mendapatkan vaksin tak mungkin bisa dikerjakan hanya oleh tenaga medis saja, melainkan butuh dukungan TNI-Polri," katanya.
Baca Juga: BPOM Keluarkan Izin EUA Vaksin COVID-19 Sinovac Akhir Januari 2021
2. Pelibatan TNI-Polri perlu untuk menangani kemungkinan provokator penyulut kerusuhan
Ia juga mengatakan, pelibatan TNI-Polri diperlukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama vaksinasi. Apalagi, terdapat kemungkinan ada provokator yang menyulut kerusuhan agar vaksinasi tidak berjalan lancar.
"Kita percaya rakyat Indonesia bisa tertib, namun tak ada salahnya kita juga mempersiapkan hal terburuk, sebagai bentuk antisipasi. Jika ada pihak-pihak yang mengganggu jalannya proses vaksinasi, bisa langsung berhadapan dengan TNI-Polri," ujarnya.
3. Bamsoet minta masyarakat tidak khawatir dengan kualitas vaksin COVID-19
Di sisi lain, politikus Partai Golkar itu juga berpendapat masyarakat tidak perlu khawatir tentang kualitas vaksin COVID-19. Hal itu karena, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah dilibatkan untuk mengecek berbagai vaksin COVID-19 yang didatangkan dari China (Sinovac), Uni Emirat Arab (Sinopharm) maupun Korea Selatan (GX19).
Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dilibatkan untuk memastikan kehalalan dari vaksin tersebut.
"Bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 pada gelombang pertama, tidak perlu khawatir. Karena proses vaksinasi akan terus berlanjut pada tahun 2021," katanya.
Baca Juga: Didampingi Terawan, Wapres Tinjau Simulasi Vaksin COVID-19 di Cikarang