Amien Rais Sampaikan Partai Ummat Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo

08 Des 2024, 15:45 WIB

Santi Dewi

Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais. (www.instagram.com/@amienraisofficial)

Intinya sih...

Partai Ummat mendukung penuh pemerintahan Prabowo dan Gibran setelah pembentukan kabinet.
Amien Rais menyoroti latar belakang militer Prabowo, berharap dapat melarang ekspor sumber daya alam ke luar negeri.
PDI Perjuangan tidak mengirimkan perwakilan kader sebagai menteri, tetapi tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran di parlemen.

Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, menyatakan partainya mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, ketika pilpres, Amien mendukung Anies-Cak Imin. Ini merupakan pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Amien usai Prabowo membentuk kabinet.

"Dengan demikian, kami majelis syura Partai Ummat dan DPP Partai Ummat mendukung serta mendoakan sepenuhnya agenda kerja pemerintahan Presiden ke-8 Indonesia. Sukses Presiden Prabowo. Semoga bisa membawa misinya sebaik-baiknya," ujar Amien seperti dikutip dari YouTube Amien Rais pada Minggu (8/12/2024).

Dia mengatakan keputusan itu diambil melalui diskusi jajaran Majelis Syura dan DPP Partai Ummat.

1. Amien singgung latar belakang Prabowo yang berasal dari TNI

Partai Ummat ketika memberikan pernyataan sikap terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. (Tangkapan layar YouTyube Amien Rais)

Di dalam video soal pernyataan sikap tersebut, Amien juga menyinggung latar belakang Prabowo di TNI. Menurutnya dengan rentang karier yang panjang, Prabowo diyakini bisa menjadi pemimpin yang tegas dan mampu mencegah sumber daya alam Indonesia diboyong ke luar negeri.

"Kepemimpinannya dalam bidang militer telah malang melintang, misalnya pernah menjadi Panglima Kostrad dan Danjen Kopassus. Ini adalah dua pasukan khusus di TNI Angkatan Darat, kiranya bisa menyelamatkan Bangsa Indonesia dari keterpurukan," kata mantan Ketua MPR itu.

Amien pun berharap Prabowo dan DPR bisa membuat undang-undang untuk melarang keras ekspor sumber daya alam Indonesia ke luar negeri secara berlebihan. Hal itu, kata Amien, sudah berlangsung selama 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo.

2. Amien singgung beban berat yang diwariskan dari rezim Jokowi ke Prabowo

Pertemuan Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo dengan Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. (Dokumentasi Sekretariat Presiden)

Amien turut menyinggung beban berat yang diwariskan oleh rezim pemerintahan Jokowi bagi Prabowo. Salah satunya nominal utang yang sangat besar dan membutuhkan waktu lama untuk melunasinya.

"Presiden Prabowo memikul beban sangat berat yang diwariskan rezim sebelumnya, berbentuk utang dalam jumlah sekitar Rp8 ribu triliun," kata Amien.

Selain itu, ia mengatakan bahwa rezim pemerintahan terdahulu telah membuat kondisi demokrasi Indonesia menjadi carut-marut. Dia meminta kepada Prabowo agar memperbaiki kondisi demokrasi menjadi bersih, jujur, dan adil.

3. Pemerintahan Prabowo-Gibran didukung oleh hampir semua partai, kecuali PDIP

Presiden Prabowo dan Wapres Gibran umumkan Menteri Negara, Wakil Menteri, dan Kepala Badan pada Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10/2024). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Dengan adanya dukungan dari Partai Ummat, maka nyaris tersisa PDI Perjuangan (PDIP) yang berada di luar pemerintahan. Meskipun di dalam kabinet, NasDem pun juga tak mengirimkan perwakilan kader untuk duduk sebagai menteri. Dukungan dari Partai Ummat dinilai sebagian orang tidak signifikan karena tak mendapatkan kursi di parlemen dalam pileg 2024.

Di sisi lain Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pernah menyebut, PDIP tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran tetapi tidak di kabinet.

"Kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen. Tapi, tidak menempatkan kader di kabinet," ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Ia menegaskan, meski tidak mengirimkan perwakilan menteri ke kabinet, kata Puan, bukan berarti PDIP tidak mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, bentuk dukungan tidak harus selalu diberikan dengan bergabung ke kabinet.

"Bekerja sama dan saling mendukung itu tidak harus dengan berada di kabinet kok," imbuhnya.