Kemlu Konfirmasi WNI Ditangkap Ukraina, Rusia Masih Bungkam
Kemlu menerima informasi penangkapan WNI berinisial AS oleh otoritas Ukraina dan KBRI Kyiv mengupayakan akses konsuler.
Indonesia meminta Rusia menghentikan perekrutan WNI serta memeriksa kontrak untuk mendukung proses pemulangan.
Kedubes Rusia mengikuti isu tersebut, tetapi belum memberikan komentar lebih jauh.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengonfirmasi telah menerima informasi mengenai penangkapan seorang warga negara Indonesia (WNI) berinisial AS oleh otoritas Ukraina. Saat ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kyiv tengah mengupayakan akses konsuler untuk menemui yang bersangkutan.
Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, mengatakan akses tersebut diperlukan untuk mendalami informasi dan memverifikasi kondisi WNI tersebut. Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian serius terhadap kasus penangkapan tersebut.
“ KBRI kita di Kyiv sedang mengupayakan akses konsuler kepada yang bersangkutan guna melakukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut. Pemerintah Republik Indonesia memberikan perhatian yang sangat serius terhadap isu ini,” ujar Yvonne dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kemlu juga menyatakan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan pelindungan terhadap WNI tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kasus ini mencuat setelah proyek pemerintah Ukraina, I Want to Live, mengklaim telah menangkap seorang pria berusia 49 tahun asal Jawa yang bergabung dengan militer Rusia. Ukraina menyebutnya sebagai WNI pertama yang ditangkap sebagai tawanan perang.
1. Kemlu minta Rusia hentikan perekrutan WNI
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang. (IDN Times/Marcheilla Ariesta) Yvonne mengatakan, pemerintah Indonesia telah menyampaikan komunikasi resmi melalui jalur diplomatik kepada pemerintah Rusia. Indonesia meminta Moskow mengambil langkah yang diperlukan untuk menghentikan perekrutan WNI ke dalam dinas militer maupun formasi militer lainnya.
“ Kemlu telah menyampaikan komunikasi resmi melalui jalur diplomatik agar pemerintah Rusia melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menghentikan perekrutan WNI dalam dinas militer maupun formasi militer lainnya,” kata Yvonne.
Menurut dia, Indonesia masih terus berkoordinasi dan bekerja sama dengan Rusia untuk mencegah kasus serupa terulang. Pemerintah juga kembali mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan imbalan tidak wajar.
Yvonne mengimbau masyarakat memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan sebelum memutuskan berangkat ke luar negeri. WNI juga diminta tidak menandatangani kontrak kerja yang tidak dipahami isinya.
2.Kemlu bahas prosedur pemulangan WNI dari militer asing
Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah. (IDN Times/Marcheilla Ariesta) Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan otoritas setempat dan pihak terkait di Indonesia untuk memastikan status kontrak WNI yang ingin dipulangkan setelah terlibat dalam militer asing.
Menurut Heni, pemerintah perlu memeriksa kontrak yang telah ditandatangani para WNI tersebut. Langkah itu diperlukan agar proses pemulangan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku di negara tempat mereka berada.
“ Tentunya KBRI akan bekerja sama dengan otoritas tempat di sana dan juga otoritas terkait di sini memastikan betul apakah mereka tidak terikat kontrak, jadi kita akan cek kontrak-kontrak yang mereka sudah tandatangani,” ujar Heni dalam jumpa pers tersebut.
Ia menegaskan, perwakilan Indonesia di luar negeri akan mengutamakan pelindungan terhadap WNI yang terlibat dalam militer asing.
“Namun demikian tentunya perwakilan kita baik di KBRI kita di Kyiv maupun di Moskow akan mengedepankan pelindungan terhadap para WNI kita,” kata dia.
3.Kedubes Rusia belum mau berkomentar
ilustrasi bendera Rusia (unsplash.com/Oleg Podlesnykh) Sementara itu, Atase Pers Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Varvara Ryabinchenko, menyatakan pihaknya mengikuti perkembangan isu perekrutan WNI untuk bergabung dengan militer Rusia. Namun, Kedubes Rusia belum bersedia memberikan tanggapan lebih jauh.
“ Kedubes Rusia mengikuti isu ini, tapi untuk saat ini Kedubes belum bisa memberikan komentar apa pun terkait pertanyaan para wartawan,” ujar Varvara di grup media dengan Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah meminta Rusia mengambil langkah untuk menghentikan perekrutan WNI ke dalam dinas militer maupun posisi terkait militer lainnya. Kemlu menyatakan koordinasi dengan pemerintah Rusia masih terus berlangsung untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
