Amien Rais Sebut Isu Amandemen UUD Digulirkan untuk Jokowi 3 Periode

06 Sep 2021, 13:11 WIB

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais, saat berbicara di acara Hari ke-3 Tasyakuran Online Diskusi Publik "Perspektif dari Jogja Untuk Indonesia 2045" pada Senin (6/9/2021). (youtube.com/Ridho Rahmadi Official)

Jakarta, IDN Times - Ketua Majelis Syuro yang juga pendiri Partai Ummat, Amien Rais, menyebutkan bahwa isu amandemen UUD 1945 penuh tipu muslihat, sebab rencana itu tak lain untuk meloloskan masa jabatan presiden jadi 3 periode.

Amien mengatakan, isu amandemen UUD 1945 digaungkan oleh tokoh-tokoh politik pendukung Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Jadi soal amandemen ini, ini sebuah tricky politik, politik yang sangat penuh tipu muslihat," kata Amien Rais saat berbicara di acara Hari ke-3 Tasyakuran Online Diskusi Publik "Perspektif dari Jogja Untuk Indonesia 2045", di YouTube Ridho Rahmadi Official, dikutip Senin (6/9/2021).

1. Amin sebut isu amandemen UUD 1945 sudah digaungkan sejak 2019

Amien Rais (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Menurut Amien Rais, isu amandemen UUD 1945 sudah dibicarakan sejak 2019 oleh tokoh-tokoh yang pro Jokowi.

"Bahkan mereka ingin sekali, bahwa tidak ada seorang pun tokoh yang akan bisa melebihi kecerdasan, kemampuan, ketajaman bahkan kesempurnaan daripada Pak Jokowi," katanya.

Dia melanjutkan, tensi isu masa jabatan presiden 3 periode mulai senyap usai diramaikan. Tak lama kemudian, lanjut Amien, isu ini diramaikan kembali oleh PDIP.

"Nah setelah itu diangkat lagi oleh teman-teman PDIP, tapi juga terutama bukan PDIP resmi, pendukung yang tidak formal itu sehingga risikonya buat partai politik PDIP mungkin lebih lunak karena mostly bukan PDIP," ucap dia.

2. Amien sebut PDIP testing to water

Amien Rais mendirikan partai baru bernama Partai Ummat. (Youtube.com/Amin Rais Official)

Lebih lanjut, Amien mengatakan, pendukung Jokowi ini ingin mengangkat isu amandemen UUD 1945 untuk mengetahui reaksi masyarakat.

"Tapi ada oknum-oknum yang memang saya kira mendapatkan tugas untuk testing to water. Kayak apa kalau masyarakat sipil disuguhi sebuah isu, namanya amandemen supaya Presiden Jokowi bisa diberi waktu 5 tahun lagi, jadi 15 tahun," kata Amien.

Dia menambahkan, isu ini kemudian hilang ketika reaksi masyarakat negatif. Amien Rais pun mengatakan, sebuah isu tidak akan bertahan lama.

"Jadi memang di negeri ini, isu setegas apa pun, sekejam apa pun itu hanya mingguan saja," ujar Amien.

3. Bamsoet sebut Badan Pengkajian MPR bersama lembaga terkait tengah mengkaji PPHN

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (IDN Times/Marisa Safitri)

Sebelumnya diberitakan, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet berharap kajian untuk rencana amandemen UUD 1945 bisa selesai tahun depan. Bamsoet menjelaskan, Badan Pengkajian MPR, Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR, dan pakar/akademisi sedang menyelesaikan kajian soal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) saat ini. PPHN ini, ujarnya, merupakan rekomendasi MPR RI periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Badan Pengkajian MPR RI yang terdiri dari para anggota DPR RI lintas fraksi dan kelompok DPD, bersama sejumlah pihak terkait, terus menyusun hasil kajian PPHN dan naskah akademiknya. Jadi, keliru jika ada yang mengatakan PPHN tidak pernah dibahas di Parlemen," ujar Bamsoet di situs mpr.go.id yang dikutip, Senin (30/8/21).

"Diharapkan kajian PPHN berikut naskah akademiknya akan selesai awal 2022," dia menambahkan.