Anies: 3 Partai Koalisi Perubahan Siap Ikut PDIP Dorong Hak Angket

Jakarta, IDN Times - Capres nomor urut satu, Anies Baswedan, mengatakan tiga partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai NasDem, siap mengikuti langkah PDIP mengajukan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Anies terkait dugaan adanya inisiatif capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, yang ingin partai pengusungnya menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Saya sampaikan ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka tiga partai ini siap ikut. Dan PDIP sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini saya yakin tiga-tiganya akan sama-sama," kata Anies saat ditemui usai rapat bersama Tim Hukum Nasional Timnas AMIN, di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Anies menyampaikan langkah PDIP untuk mengajukan hak angket di DPR merupakan inisiatif yang baik. Terlebih, partai kepala banteng moncong putih itu merupakan fraksi terbesar yang ada di parlemen.

Oleh sebab itu, eks Gubernur DKI Jakarta itu meyakini tiga partai di Koalisi Perubaha akan bersama-sama menggunakan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024.

"Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan Partai Nasdem, PKB, PKS akan siap untuk bersama-sama," kata dia.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum PKB yang juga cawapres nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memastikan Koalisi Perubahan akan satu suara, untuk menggunakan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Siap. Tiga partai solid bukan hanya PKB," ujarnya.

Sebelumnya, capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mendorong dua partai pengusungnya (PDIP dan PPP) menggunakan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Namun, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan, apabila DPR tidak siap dengan hak angket, pihaknya akan mendorong menggunakan hak interpelasi.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar.

Baca Juga: Mengenal Fungsi Pengawasan Hak Angket DPR