Bakal Perkuat Divisi Propam, AMIN Janji Reformasi Institusi Polri
Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Hamdan Zoelva. (IDN Times/Amir Faisol)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Reformasi institusi Polri menjadi salah satu agenda yang akan dilakukan pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar setelah terpilih pada Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Hamdan Zoelva di Rumah Koalisi Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2023).
Dia mengatakan, salah satu yang akan dilakukan untuk melakukan reformasi pada institusi Polri adalah dengan memperkuat Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).
"Memastikan penegakan etika di Polri jadi akan diperkuat apa yang disebut Propam. Itu langkah-langkah perbaikan di kepolisian dalam rangka penegakan hukum," kata Hamdan Zoelva.
Baca Juga: Fahri Hamzah Sebut Menteri NasDem-PKB Mundur, Anies: Gak Level Dijawab
1. Anies-Muhaimin janji akan tingkatkan kesejahteraan TNI-Polri
Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Hamdan Zoelva sebut Anies-Muhaimin akan jamin kebebasan berpendapat. (IDN Times/Amir Faisol)Hamdan Zoelva menyatakan, berdasarkan visi dan misi pasangan AMIN, ada tiga klaster yang akan dilakukan untuk melakukan reformasi di tubuh Polri. Pertama, Anies-Muhaimin berjanji memperbaiki kesejahteraan TNI-Polri.
Kedua, memastikan jenjang karir di Polri dilakukan berdasarkan merit system. Pasangan AMIN juga menyoroti 'orang dalam' (ordal) di institusi Polri, khususnya pengaruh 'orang dalam' dalam kenaikan pangkat pejabat Polri.
"Ini tidak boleh terjadi, sehingga siapa pun yang memegang jabatan di Polri itu berdasarkan merit system tanpa ordal," kata dia.
Editor’s picks
Baca Juga: Wakanda No More, Timnas AMIN: Tagline Anies Jamin Kebebasan Berpendapat
2. Janji bentuk digitalisasi untuk memantau laporan masuk di Polri
Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN, Hamdan Zoelva sebut Anies-Muhaimin akan jamin kebebasan berpendapat. (IDN Times/Amir Faisol)Selanjutnya, Anies dan Cak Imin menilai perlu ada digitalisasi untuk mengontrol laporan polisi yang masuk di seluruh Indonesia. Sehingga masyarakat dapat memantau secara langsung seberapa jauh penyelesaian laporan yang masuk di Polri.
Menurut dia, ini merupakan program besar dalam penegakan hukum sehingga dengan melakukan digitalisasi akan mengontrol perilaku jelek dari oknum aparat yang tidak profesional.
"Karena di polisi banyak yang profesional tapi ada oknum-oknum yang tidak profesional makanya untuk mengontrol itu perlu ada digitalisasi dan merit system," kata dia.
Baca Juga: Cerita Jusuf Kalla Jadi King Maker Dorong Anies Maju Pilgub DKI 2017
3. Anies soroti penegakan hukum era Jokowi masih bengkok
Calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan saat menghadiri debat capres di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat. (youtube.com/IDN Times)Sebelumnya, Anies mengkritik penegakan hukum di era Presiden Jokowi yang masih bengkok. Hukum tumpul ke atas dan malah tajam ke bawah. Hal itu disampaikan oleh Anies di awal pembukaan debat putaran pertama capres 2024.
"Pada saat ini, hukum itu harusnya tegak seperti ini. Ini lah hukum. Dalam kenyataannya, ini bengkok. Dia tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini tidak boleh dibiarkan, karena itu kita dorong perubahan. Mengembalikan hukum menjadi tegak semuanya," ujar Anies sambil menunjukkan posisi tangannya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
