Pemprov DKI Pastikan Tak Gelar Halal Bihalal, Pegawai Masuk Normal
IDN Times/Gregorius Aryodamar P
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tidak akan menggelar halal bihalal di hari pertama setelah libur Lebaran Idul Fitri 1444 H.
Para pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta akan mulai bekerja pada Rabu (26/4/2023).
Hal tersebut diutarakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtia, merujuk pada surat imbauan Nomor B/480 /M.KT.01/2023 yang dikeluarkan 24 April 2023 oleh Menpan-RB Ad Interim Moh. Mahfud MD.
"Memperhatikan arahan Menteri PAN-RB Ad Interim, Pemprov DKI tidak melaksanakan halal bihalal. Tentunya, kami menyesuaikan dengan imbauan tersebut," ujar Maria dalam keterangan resmi, dikutip IDN Times, Selasa (25/4/2023).
Baca Juga: KBRI London Gelar Halal Bihalal, Bawa Suasana Indonesia
1. Pegawai langsung bekerja pukul 8.00 WIB
Ilustrasi ASN (IDN Times/Ervan Masbanjar)Maria mengatakan pada Rabu, 26 April 2023 nanti pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masuk kerja normal pukul 08.00 WIB.
Kendati demikian, pihaknya menerapkan pengecualian bagi yang mengambil cuti tambahan, dengan ketentuan maksimal lima persen dari jumlah pegawai di masing-masing Perangkat Daerah.
“Selain itu, dipastikan tidak ada acara halal bihalal,” ujar dia.
Baca Juga: Mahfud Minta Kantor Pemerintah-BUMN Tunda Halal Bihalal Lebaran 2023
2. Kantor pemerintah dan BUMN diminta tunda halal bihalal
Menko Polhukam, Mahfud MD (ANTARA FOTO/Reno Esnir)Sebelumnya, Menpan-RB Ad Interim Moh. Mahfud MD meminta agar semua kantor pemerintah, BUMN, TNI hingga Polri menunda acara halal bihalal Lebaran.
Editor’s picks
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meminta agar acara halal bihalal diselenggarakan setelah 2 Mei 2023.
"Semua kantor pemerintah, yakni kantor kementerian/lembaga nonkementerian, BUMN, TNI, Polri, jika merencanakan halal bihalal dan semacamnya supaya ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1.444 Hijriah," ucap Mahfud.
"Pada pekan pertama yakni 24 April hingga 1 Mei 2023 supaya tidak diadakan acara halal bihalal, syawalan atau reunian di tempat-tempat tersebut. Surat resmi segera dikirim ke kantor dan instansi masing-masing," tutur dia.
Instruksi Mahfud ini sejalan dengan permintaan dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang meminta kepada para ASN, pegawai BUMN, TNI, Polri hingga pegawai swasta agar tak kembali ke Jakarta dari kampung halaman bersamaan pada Senin dan Selasa esok.
Tujuannya, untuk menghindari puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada dua hari terakhir. Apalagi cuti bersama pemerintah berakhir pada 25 April 2023.
"Untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak tanggal 24 dan 25 April 2023 secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut," kata Jokowi.
Baca Juga: Gelar Halal Bihalal, Bupati Kediri Ingatkan Tugas Utama Jajarannya
3. Jokowi imbau kementerian hingga perusahaan swasta berikan cuti tambahan
Presiden Joko “Jokowi” Widodo beri arahan dalam Rakornas BMKG 2022. (dok. YouTube Info BMKG).Sementara itu, Jokowi mengimbau instansi atau kementerian hingga perusahaan swasta agar dapat memberikan cuti tambahan bagi pegawainya yang bersedia memundurkan jadwal kepulangan ke ibu kota.
"Ketentuan ini berlaku untuk ASN, TNI, Polri, BUMN atau pegawai swasta yang teknisnya dapat diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya," kata dia.
Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, ketika mudik kemarin, ada sekitar 203 ribu kendaraan per harinya. Kendaraan itu datang dari arah timur jalan tol Trans Jawa dan dari arah Bandung.
Ratusan ribu kendaraan tersebut diperkirakan akan kembali menyerbu ibu kota dan bakal melawati tol Jakarta-Cikampek.
"Tentu ini merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan jumlah normal yakni 53 ribu kendaraan," kata Jokowi.
Berita Terkini Lainnya
