Amnesty: Hentikan Diskriminasi Jemaah Ahmadiyah

Usman menjelaskan, berulangnya diskriminasi terhadap warga Ahmadiyah tanpa disertai penegakan hukum yang adil seolah menormalkan kegagalan negara dalam melindungi umat beragama.

Selain itu, terdapat aksi pelarangan diskusi terkait Ahmadiyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

“Sangat disayangkan pelarangan ini dilakukan oleh kampus yang seharusnya menjadi ruang aman untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan membangun kesadaran masyarakat,” ujar dia.

“Pelarangan bedah buku terkait Ahmadiyah di kampus jelas melanggar hak warga negara untuk berkumpul dan berdiskusi secara damai di lingkungan kampus,” lanjut dia.

Keputusan Rektorat IAIN Manado yang tunduk pada tekanan MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk melarang bedah buku tersebut dinilai mencederai kebebasan akademik yang semestinya dijunjung tinggi di kampus sebagai ruang diskusi terbuka dan plural.

“IAIN Manado harus memastikan kampus menjadi tempat aman bagi setiap mahasiswa dan akademisi untuk berdiskusi dan yang lebih penting adalah IAIN Manado untuk tidak tunduk pada tekanan dari pihak luar kampus yang ingin mengekang kebebasan berekspresi di lingkungan kampus,” ujar Usman.

Oleh karena itu, Amnesty mendesak otoritas negara untuk memastikan setiap unit-unit pemerintahan daerah memberikan jaminan bagi warga Ahmadiyah untuk melaksanakan peribadatan mereka tanpa diskriminasi dan intimidasi.

Sesuai Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut keyakinannya.

“Negara wajib segera mencabut Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung Tahun 2008 yang menjadi dasar diskriminasi dan represi terhadap warga Ahmadiyah. Negara wajib menentang segala bentuk intoleransi dan diskriminasi atas dasar keyakinan agama atau atas dasar alasan karakteristik manusia yang dilindungi oleh hukum internasional hak asasi manusia,” ujar dia.