Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Amnesty Malaysia Desak Indonesia Atasi Kabut Asap Lintas Batas
Kabut asap di kawasan Keramasan, akses menuju Tol Palembang-Indralaya. (IDN Times/Rangga Erfizal)
  • Amnesty International Malaysia mendesak Indonesia dan Malaysia memperkuat kerja sama menangani kabut asap lintas batas akibat karhutla.
  • Kabut asap kembali berdampak pada masyarakat Malaysia dan menyebabkan 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara.
  • Amnesty meminta penanganan menyasar akar kebakaran, akuntabilitas pihak bertanggung jawab, serta HAM dalam respons darurat dan kebijakan iklim.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Selasa (25/8/2026)

Divya Shesshsan Balakrishnan menyatakan kabut asap kembali berdampak kepada masyarakat Malaysia dan memaksa sekolah-sekolah ditutup.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
  • What?
    Amnesty International Malaysia mendesak penguatan kerja sama untuk menangani kabut asap lintas batas akibat karhutla di Indonesia.
  • Who?
    Amnesty International Malaysia, Indonesia, Malaysia, dan juru bicara Divya Shesshsan Balakrishnan.
  • Where?
    Dampak kabut asap dirasakan di Malaysia, dengan 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara.
  • When?
    Pernyataan Divya Shesshsan Balakrishnan dikutip Selasa (25/8/2026).
  • Why?
    Kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia kembali berdampak kepada masyarakat Malaysia.
  • How?
    Kedua pemerintah diminta memperkuat kerja sama, mengatasi akar penyebab kebakaran, memastikan akuntabilitas, dan menempatkan HAM sebagai landasan.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Amnesty International Malaysia meminta Indonesia dan Malaysia bekerja bersama menghadapi kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Asapnya sampai ke Malaysia. Sekolah-sekolah harus ditutup, termasuk 591 sekolah di Sarawak. Divya Shesshsan Balakrishnan bilang kedua negara harus mencari penyebab kebakaran dan meminta yang bertanggung jawab bertanggung jawab.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Dorongan untuk memperkuat kerja sama Indonesia dan Malaysia membuka ruang penanganan kabut asap yang tidak hanya berfokus saat krisis terjadi. Penekanan pada akar penyebab kebakaran, akuntabilitas, HAM, serta tata kelola dan ketahanan iklim menempatkan perlindungan masyarakat terdampak sebagai bagian dari respons regional.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Amnesty International Malaysia mendesak Indonesia dan Malaysia memperkuat kerja sama untuk menangani kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Amnesty menilai penanganan tak cukup hanya saat krisis terjadi, tetapi harus menyasar akar penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab.

“Dampak kebakaran ini tidak berhenti di batas negara. Kabut asapnya kembali berdampak kepada masyarakat di Malaysia, hingga memaksa sekolah-sekolah ditutup," kata Juru bicara Amnesty International Malaysia Divya Shesshsan Balakrishnan, dikutip Selasa (25/8/2026).

1. Sekolah di Malaysia ditutup

Potret anak-anak di Sekayu, Kabupaten Muba yang terpaksa mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kabut asap. (IDN Times/Yuliani)

Divya mengatakan dampak kabut asap kembali dirasakan masyarakat Malaysia. Kondisi tersebut bahkan memaksa sekolah-sekolah ditutup. Dalam latar belakang Amnesty disebut 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara.

“Kedua pemerintah harus memperkuat kerja sama untuk mengatasi akar penyebab kebakaran yang terus berulang dan memastikan akuntabilitas pihak-pihak yang bertanggung jawab," ujarnya.

2. HAM harus jadi landasan

Kabut asap menyelimuti Palembang, Minggu 23 Agustus 2026. Jembatan Ampera tampak samar dari kejauhan. (IDN Times/Rangga Erfizal)

Divya menilai bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim semakin sering dan parah. Karena itu, negara-negara diminta menempatkan HAM sebagai dasar dalam merespons keadaan darurat sekaligus menyusun kebijakan iklim jangka panjang.

“Bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim semakin sering terjadi dan semakin parah. Oleh karena itu, negara-negara harus menempatkan hak asasi manusia sebagai landasan utama, baik dalam penanganan keadaan darurat maupun dalam kebijakan iklim jangka panjang," kata dia.

3. Dorong respons regional

Lahan seluas 673,4 hektare terdampak karhutla di Taman Nasional Way Kambas, petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman, Kelurahan Kuala Penet, Kecamatan Resort Kuala Penet, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung (21/8/2026). (Dok. BNPB)

Menurut Divya, Malaysia memiliki peran penting dalam respons regional karena menjadi salah satu negara yang terdampak kabut asap. Dia juga menilai pembahasan regulasi iklim baru di Malaysia menjadi momentum memperkuat tata kelola dan ketahanan iklim.

“Sebagai negara yang terdampak, Malaysia memiliki peran penting dalam respons regional," ujarnya.

Editorial Team

Related Article