Amnesty Ungkap Rapor HAM Prabowo Merah: Pelanggaran Malah Dibenarkan

Usman mengkritik pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Menurutnya, keputusan tersebut menjadi persoalan, karena rekam jejak pemerintahan Orde Baru berkaitan dengan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), kerusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM. Dia juga menyoroti sejumlah perubahan undang-undang yang dinilai berpotensi melegitimasi praktik pelanggaran HAM.

“Dalam pandangan kami, ini meligitimasi bahwa pemerintahan dan kepemimpinan yang pro-KKN, pembantaian hutan, dan pelanggaran HAM adalah bagian dari jasa-jasa kepahlawanan di masa lalu," kata dia.

Usman meminta pemerintah mencabut gelar pahlawan nasional Soeharto, dan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu melalui pembentukan pengadilan HAM.

Uman menilai pemerintah belum menunjukkan penyelesaian konkret terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu. Selain tidak adanya pengadilan yang dibentuk, Usman menyoroti mandeknya penanganan perkara serta kebijakan pembangunan yang dinilai mengorbankan hak masyarakat adat dan lingkungan.

“Kebijakan ini tidak ada pelanggaran HAM berat yang diselesaikan, tidak ada satupun pengadilan yang dibentuk, bahkan berkas mandek, bukan hanya di kejaksaan agung, tapi mandek di DPR," ujarnya.

Usman juga mengkritik proyek strategis nasional yang dinilai berjalan tanpa konsultasi memadai dengan masyarakat terdampak. Perluasan perkebunan dan industri ekstraktif disebut berisiko merusak hutan adat serta mencemari lingkungan di sejumlah wilayah.

Usman turut mengkritik pernyataan pejabat yang dinilai melabeli suara kritis dengan istilah negatif. Menurutnya, pelabelan terhadap aktivis dan masyarakat dapat menciptakan pembenaran terhadap kekerasan serta memperburuk iklim perlindungan HAM.

“Pernyataan pejabat ini bisa secara langsung melabel korban atau melabel warga dengan labelisasi yang negatif gitu ya, bisa juga dalam bentuk pembenaran pergerakan aparat atau dalih atau pengalihan atau pengkambinghitaman yang pada intinya menciptakan situasi hak asasi manusia dalam bentuk normalisasi kekerasan dan melahirkan iklim impunitas," kata dia.

Usman juga menyoroti serangan terhadap aktivis, kriminalisasi, serta tindakan aparat yang dinilai bermasalah. Mereka mendesak pemerintah mengevaluasi UU TNI dan UU Polri, menghentikan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual, serta melakukan audit independen terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Amnesty juga mendesak pemerintah menghentikan proyek yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, terutama di Papua dan wilayah masyarakat adat. Usman menilai pembangunan seharusnya tak korbankan hak warga atas lingkungan hidup yang sehat, ruang hidup, dan kesejahteraan.

“Dan yang terakhir untuk Papua atau untuk komunitas masyarakat di timur, saya kira PSN-PSN (Program Strategis Nasional) itu harus dihentikan karena membawa kerusakan, menciptakan ketimpangan sosial, bukan kemakmuran rakyat, bukan pelaksanaan konstitusi, tetapi justru sebagai pelaksanaan mandan dari kelompok pebisnis besar," katanya.