Dua Tahun Pemerintahan: Amnesty Desak Prabowo Mau Dengar Kritikan
Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah Prabowo-Gibran mendengar kritik dari akademisi, mahasiswa, dan kelompok pembela HAM.
Usman Hamid meminta pemerintah menghentikan intimidasi terhadap aktivis dan mahasiswa, serta mengusut serangan terhadap pembela HAM.
Pengungkapan kasus secara transparan dinilai penting untuk menjaga kebebasan sipil dan mengurangi kecurigaan publik terhadap aparat.
Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendengar kritik masyarakat, termasuk dari akademisi, mahasiswa, dan kelompok pembela hak asasi manusia (HAM).
Menurut Usman, sikap pemerintah yang mencemooh kritik justru memperburuk ruang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Tepat 20 Oktober 2026, Prabowo dan Gibran memasuki usia dua tahun memerintah Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
“Ya, pemerintah harus mendengar suara para ahli, para ekonom, para intelektual, akademisi, mereka yang melakukan penelitian tentang kebakaran hutan dan lahan, sudah memperingatkan jauh-jauh hari kepada Indonesia akan ada titik-titik rawan kebakaran," kata Usman, usai konferensi pers bertajuk Rapor Merah HAM Dua Tahun Prabowo-Gibran, Senin (19/10/2026).
Usman juga meminta pemerintah menghentikan intimidasi terhadap aktivis dan mahasiswa, serta mengusut serangan terhadap pembela HAM.
1. Pemerintah diminta berhenti mencemooh kritikan
Konferensi pers bertajuk Rapor Merah HAM Dua Tahun Prabowo-Gibran di Amnesty International Indonesia (IDN Times/Lia Hutasoit) Usman mengkritik cara pejabat merespons kritik dan pandangan para ahli. Menurut dia, pemerintah seharusnya mempertimbangkan hasil penelitian dan peringatan akademisi, bukan merendahkan pihak yang menyampaikan masukan. Dia menilai pernyataan pejabat yang mencemooh kritik dapat memberikan contoh buruk kepada masyarakat, termasuk anak-anak.
“Dengarkanlah suara-suara para akademisi, bukan justru dicemooh dengan mengatakan mereka sebagai bodoh, mencemooh mereka dengan istilah londo ireng, antek asing, endasmu," kata dia.
2. Kritik pemerintah dinilai tak boleh dibalas intimidasi
Oditur militer mendatangi RSCM untuk menjenguk aktivis HAM, Andrie Yunus. (IDN Times/Santi Dewi) Selain meminta pemerintah membuka ruang bagi kritik, Usman mendesak penghentian intimidasi dan teror terhadap aktivis, anak muda, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), termasuk yang baru, yakni kasus penyerangan terhadap Koordinator BEM UI Hafidz Hernanda. Dia meminta aparat mengusut serangan terhadap pembela HAM dan dugaan upaya melemahkan gerakan mahasiswa.
“Nah, saya juga minta agar dihentikan itu intimidasi, teror kepada aktivis, kepada anak muda, kepada BEM, bongkar kasus serangan terhadap Hafidz, bongkar terhadap serangan terhadap Andrie Yunus, dan kami yakini sepenuhnya itu melibatkan aparat," ujarnya.
3. Pengusutan serangan penting untuk menjaga kebebasan sipil
Sidang lanjutan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus di di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa) Usman menilai ketidakjelasan pengungkapan kasus serangan terhadap aktivis dapat memperbesar kecurigaan publik terhadap aparat. Dia meminta pemerintah mengungkap pelaku dan memastikan penanganan kasus berjalan transparan. Menurut dia, intimidasi terhadap mahasiswa berisiko memperburuk situasi HAM pada tahun-tahun mendatang.
“Semakin tidak diungkap, semakin tidak ada kejelasan siapa pelakunya, semakin itu membuat publik yakin bahwa aparat ada di balik serangan terhadap Bapis (Hafidz) atau di balik usaha penggembosan aksi mahasiswa yang rencananya akan digelar pada 20 Oktober dan mungkin batal, mungkin diundur ke hari lain yang pasti sedang ada upaya untuk mengintimidasi, mengkooptasi para mahasiswa yang sangat berbahaya bagi situasi hak asasi manusia di tahun-tahun yang akan datang," kata dia.
