TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

IPOS Forum 2023 Bahas Tuntas Masalah Sawit, Hasilkan 7 Rekomendasi

IPOS Forum berlangsung 26-27 Oktober 2023 di Medan

IPOS Forum yang berlangsung 26-27 Oktober 2023 di Medan, Sumatera Utara, ini menghadirkan 20 narasumber di 7 sesi diskusi yang diikuti 500 peserta. (Dok. BPDPKS)

Jakarta, IDN Times -- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Sumatra Utara fokus membahas regulasi dan kebijakan sektor perkelapasawitan di IPOS Forum (Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum) 2023 sebagai bagian dari   menciptakan kepastian hukum bagi pelaku industri kelapa sawit nasional. IPOS Forum yang berlangsung 26-27 Oktober 2023 di Medan, Sumatra Utara, ini menghadirkan 20 narasumber di 7 sesi diskusi yang diikuti 500 peserta.

“IPOS digelar dalam bentuk sarasehan yang merupakan wadah para pemangku kepentingan perkelapasawitan untuk mendiskusikan hal-hal yang menjadi isu utama. Kami juga mengapresiasi dukungan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam penyelenggaraan IPOS Forum setiap tahunnya,” ujar Timbas Prasad Ginting, Ketua GAPKI Cabang Sumatra Utara, dalam siaran pers.

Pada 2023, agenda utama IPOS Forum meliputi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Pengujian Rendemen TBS Pekebun, Tindak Pidana Ringan (Tipiring), Regulasi Tata Ruang Wilayah, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) industri kelapa sawit, dan Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN).

Baca Juga: BPDPKS Gelar Gebyar UKMK Berbasis Sawit di Palembang

1. Salah satu isu yang menjadi bahasan utama dalam forum tersebut terkait legalitas lahan perkebunan sawit

ilustrasi sawit (Pixabay.com/sarangib)

Timbas mengatakan, pada hari pertama acara, salah satu isu yang menjadi bahasan utama dalam forum tersebut terkait legalitas lahan perkebunan sawit dalam rangka mendorong produktivitas dan keberlanjutan industri sawit nasional.

Menurut dia, peranan Sumut dalam industri sawit cukup penting dan kasus lahan perkebunan sawit anggota GAPKI yang diidentifikasikan masuk kawasan hutan itu juga menjadi masalah krusial di Sumut. Timbas Prasad Ginting menyebutkan di Sumut ada lahan yang diindentifikasi masuk kawasan hutan.

"Karena itu GAPKI Sumut bersama GAPKI pusat dan lainnya terus berjuang menyelesaikan masalah itu," katanya. 

2. Dari total 3,3 juta hektare lahan HGU, 700 ribu hektare di antaranya dikelola oleh para pengusaha anggota GAPKI

ilustrasi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, mengatakan, dari total 3,3 juta hektare lahan HGU di kawasan hutan itu, 700 ribu hektare di antaranya dikelola oleh para pengusaha anggota GAPKI. Kondisi ini telah menimbulkan ketidaknyamanan investasi di bidang usaha perkelapasawitan nasional.

"Saat ini HGU maupun SHM ternyata masih bisa tidak aman. Masih bisa tiba-tiba masuk dalam kawasan hutan. Sudah punya legalitas yang jelas seperti HGU pun kan masih belum ada kepastian hukum. Tiba-tiba masuk dalam kawasan hutan," kata Eddy.

Di akhir acara IPOS Forum 2023, GAPKI Sumut menyampaikan tujuh rekomendasi yang bersumber dari gagasan dan pandangan 20 narasumber di tujuh sesi diskusi.

Baca Juga: BPDPKS Promosikan Berbagai Macam Produk UKM Sawit

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya