Demokrat Kubu AHY: Moeldoko yang Harus Minta Maaf ke Presiden Jokowi!
"Moeldoko harusnya fokus sebagai KSP, bukan ambisi pribadi"
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, Demokrat kubu Moeldoko adalah pihak yang harus meminta maaf ke Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan rakyat Indonesia. Herzaky menilai, hal itu karena telah membuang kebisingan ruang publik dengan narasi-narasi bohong.
"Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan," katanya melalui keterangan tertulis, Minggu (4/4/2021).
Baca Juga: Demokrat KLB Tuntut SBY dan AHY Minta Maaf ke Presiden Jokowi
1. Kubu Moeldoko harus minta maaf karena telah menghabiskan energi dan waktu Kemenkumham
Herzaky menjelaskan, kubu Moeldoko harus meminta maaf karena telah membuat Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia. Sebab, sudah jelas sejak awal KLB Sibolangit tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara.
"Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka," katanya.
Baca Juga: KLB Ditolak, AHY Tawarkan Moeldoko Islah dan Peluang Pilgub DKI 2024