ICW Desak KPK Ungkap Keterlibatan Oknum PDIP dalam OTT Komisioner KPU
Wahyu Setiawan menerima suap dari caleg PDI Perjuangan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menggali lebih jauh mengenai dugaan keterlibatan oknum PDI Perjuangan dalam operasi senyap yang menimpa komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu komisioner, Wahyu Setiawan, ditangkap penyidik komisi antirasuah pada Rabu (8/1) di Bandara Soekarno-Hatta.
Wahyu diduga menerima suap sebesar Rp400 juta dalam bentuk mata uang dollar Singapura agar membantu PDI Perjuangan memuluskan jalan caleg Harun Masiku menjadi anggota DPR dalam proses "Penggantian Antar Waktu" (PAW). Santer disebut duit senilai Rp400 juta turut bersumber dari Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Namun, Hasto sejak awal membantah ikut terlibat dalam suap tersebut.
"Maka, kami mendesak KPK untuk mengembangkan dugaan keterlibatan aktor-aktor lainnya dalam perkara ini. Apabila disimak dalam pemberian keterangan pers kemarin yang disampaikan oleh pimpinan KPK, terdapat sejumlah fakta," ujar peneliti ICW divisi korupsi politik, Donal Fariz melalui keterangan tertulis pada Jumat (10/1).
Lalu, apa masukan ICW agar tak lagi terjadi suap yang menimpa penyelenggara pemilu?
Baca Juga: Cerita Penyelidik KPK yang Sempat Digeledah dan Dites Urine di PTIK
1. Wahyu Setiawan diduga terima suap agar memuluskan pergantian anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan
Desakan itu disampaikan oleh peneliti ICW usai KPK menggelar jumpa pers dan menetapkan Wahyu Setiawan sebagai tersangka penerima suap dari caleg PDI Perjuangan, Harun Masiku dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I. PDI Perjuangan menginginkan agar nama Harun yang masuk menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal pada 2019 lalu.
Namun, berdasarkan rapat pleno di KPU, mereka menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti lantaran suara yang diperoleh lebih tinggi. Donal pun menyayangkan mengapa peristiwa serupa justru terulang kembali ke lembaga seperti KPU.
"Hal ini tentu akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat kepada KPU. Terlebih lagi ada tantangan besar di depan mata untuk menyelenggarakan pilkada serentak 2020 di 270 daerah," kata Donal.
Baca Juga: Jokowi Akan Hadiri Rakernas PDIP di Jiexpo Kemayoran Hari Ini