Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Pekanbaru, IDN Times - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo mendampingi Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, melakukan analisis dan evaluasi (anev) serta peninjauan langsung Karhutla di Provinsi Riau pada Sabtu (14/9).
Kepala BNPB dan Panglima TNI beserta rombongan langsung menuju Kantor Gubernur Riau untuk melakukan Rapat Koordinasi (rakor) Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Provinsi Riau bersama Gubernur Riau, Kapolda Riau, Kepala BPBD, hingga wali kota dan bupati se-Provinsi Riau.
1. Jumlah hotspot dari Januari hingga September 2019 telah terdeteksi sebanyak lebih dari 2.000 titik
ANTARA FOTO/Anis Efizudin Dalam analisis dan evaluasi yang disampaikan melalui rakor tersebut, Gubernur Riau sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Karhutla Provinsi Riau menjelaskan, jumlah hotspot dari Januari hingga September 2019.
"Telah terdeteksi sebanyak lebih dari 2.000 titik," ujar Gubernur Riau, Syamsuar.
Baca Juga: Awas! Ini Ancaman Hukuman untuk Pihak yang Terlibat Karhutla!
2. Pemerintah Provinsi Riau kerahkan pasukan dari udara dan darat untuk atasi Karhutla
ANTARA FOTO/Anis Efizudin Untuk mengatasi masalah Karhutla, Pemerintah Provinsi Riau telah mengerahkan 5.499 pasukan. Pasukan tersebut terdiri dari unsur TNI/Polri, Manggala Agni, Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api (MPA), BPBD hingga relawan dari masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga telah mengerahkan satu pesawat jenis Cassa 212 untuk hujan buatan. "Satu helikopter pantau, 6 helikopter bantuan BNPB dan TNI serta 2 bantuan helikopter dari korporasi sebagai upaya pemadaman karhutla melalui udara," ujar Syamsuar.
"Pemerintah Provinsi Riau juga menggelar pembagian masker penutup mulut dan hidung," lanjutnya.
3. Pos-pos kesehatan darurat sudah didirikan
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Pos-pos darurat untuk melayani keluhan kesehatan pun telah didirikan, mulai dari rumah sakit, puskesmas hingga pos kesehatan masyarakat lain di wilayah tertentu.
Gubernur Syamsuar juga meminta agar korporasi turut membantu dengan menyediakan lebih banyak pos kesehatan dan memberi pelayanan yang terbaik.
4. Gubernur akan tindak tegas korporasi yang terbukti menyebabkan Karhutla
Syamsuar dengan tegas menyatakan akan mengambil langkah tindak lanjut secara nyata terhadap pihak yang terbukti melanggar dan membakar hutan untuk kepentingan korporasi.
Syamsuar akan mencabut izin perusahaan yang terbukti. Seluruh bupati dan wali kota yang hadir diminta untuk mendukung keputusan itu dan dapat dilaksanakan dengan baik.
"Kepada bupati dan wali kota, saya mengharap bahwa semua perusahaan harus ada izin dari bupati, dan apabila ada yang melanggar saya minta agar dibekukan," tegas Syamsuar.
Baca Juga: Kendalikan Karhutla, Ini Upaya Sinergis KLHK dan Lembaga Pemerintahan
