Ketua MPR: Ada Propanda yang Diskreditkan Isi UU Cipta Kerja

2. Bamsoet menilai penyesuaian pesangon menjadi 25 gaji itu realistis

Selanjutnya, Bamsoet menjelaskan masalah pesangon. Ia mengatakan dalam peraturan sebelumnya, pesangon diberikan sebesar 32 kali gaji. Namun, tercatat hanya 7 persen perusahaan yang taat karena besarnya beban yang ditanggung. 

Menurut dia, aturan sebelumnya justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) serta investor. Untuk itu, penyesuaian pesangon menjadi 25 kali gaji justru disebutnya hal yang realistis agar tidak memberatkan perusahaan serta tidak mengecilkan pekerja.

"Ke depan, perusahaan tidak bisa berkilah dengan berbagai alasan untuk tak membayar pesangon. Bahkan dalam UU Cipta Kerja juga terdapat aturan baru perlindungan sosial berupa jaminan kehilangan pekerjaan/JKP (Pasal 18). Keberadaan JKP tak menambah beban pekerja karena keberadaannya dimaksudkan sebagai upgrading dan up-skilling serta membuka akses informasi ketenagakerjaan bagi pekerja yang menghadapi PHK," tuturnya.

3. Bamsoet bantah isu waktu kerja yang eksploitatif

Bamsoet juga membahas terkait isu pembagian waktu kerja yang terlalu eksploitatif, tidak berperikemanusiaan serta menghilangkan hak cuti. Ia mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar.  Sebab, Pasal 77 Ayat 2 UU Cipta Kerja mengatur waktu kerja untuk 5 hari kerja sebanyak 8 jam per hari, serta untuk 6 hari kerja sebanyak 7 jam per hari.