TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Wacana Vaksin Gotong Royong, DPR: Apa Kita Harus Tolak? 

Vaksin gotong royong akan bantu pengadaan vaksin tanpa APBN

Petugas medis menyuntikan vaksin COVID-19 ke seorang tenaga kesehatan disaksikan Wali Kota Bogor Bima Arya (tengah) di RSUD Kota Bogor, Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/1/2021) (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

Jakarta, IDN Times – Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan, prinsip utama dalam vaksinasi COVID-19 adalah agar herd immunity atau kekebalan pada masyarakat terbentuk. Sehingga, ia ingin vaksinasi harus dilakukan dengan cepat agar pandemik bisa segara berakhir.

“Dalam pengadaan vaksin tentu ada prosesnya, bila ada kelompok masyarakat yang mau gotong royong untuk pengadaan vaksin agar proses lebih cepat, tentu dengan prosedur ketat ya, apa kita harus tolak?” ujar Nihayatul kepada IDN Times melalui pesan singkat, Senin (15/2/2021).

 

 

Baca Juga: Wacana Vaksin Mandiri, CIPS Minta Data Pribadi Dilindungi

1. Perusahaan punya tanggung jawab untuk jamin kesehatan karyawannya

Ilustrasi pekerja pabrik. (ANTARA FOTO/Siswowidodo)

Nihayatul mengatakan, perusahaan yang memiliki ribuan karyawan tentu memiliki tanggung jawab agar produksi terus berjalan. Walhasil, ia ingin kegiatan produksi harus dibarengi dengan jaminan kesehatan karyawan.

Ia juga mengatakan, apabila tingkat produksi meningkat, maka ekonomi Indonesia juga akan meningkat.

“Nah untuk memastikan kesehatan karyawan baik, banyak perusahaan mengajukan membeli vaksin gotong royong untuk karyawan, keluarga karyawan, dan pihak terafiliasi. Bukan untuk bisnis,” kata perempuan berusia 41 tahun itu.

2. Vaksin gotong royong akan membantu pengadaan vaksin tanpa APBN

Ilustrasi Vaksin. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Nihayatul juga berpendapat, dengan sistem gotong royong, negara otomatis akan terbantu dalam pengadaan vaksin tanpa dana APBN. Di sisi lain, hal itu juga akan mempercepat masyarakat dalam mendapatkan vaksin COVID-19.

“Ketentuannya juga jelas, vaksin gotong royong berbeda merek dengan vaksin yang gratis. Ini untuk menghindari penyalahgunaan di lapangan. Jadi tidak ada ketakutan jual beli vaksin,” kata politikus PKB itu.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya