DPRD Kota Malang Sarankan Pemkot Tak Lagi Potong Tunjangan ASN 

2. Pemotongan tunjangan ASN dikhawatirkan munculkan praktik pungli

Made menambahkan, dengan pemotongan tunjangan penghasilan ASN dikhawatirkan justru memunculkan praktik-praktik yang tidak bertanggungjawab. Karena menurutnya para pejabat seperti lurah, camat tentu perlu amunisi untuk turun ke lapangan. Untuk itu, pemotongan tunjangan justru memicu praktik-praktik yang merugikan masyarakat. "Sederhanya kalau yang resmi saja tidak boleh, justru kami takutkan mereka akan mencari sesuatu yang tidak resmi," tambahnya. 

3. Kerja ASN sudah sangat berat

Tak hanya itu saja, Made mengatakan dalam situasi pandemik seperti saat ini, kerja ASN sendiri menjadi lebih berat. Terutama untuk mereka yang berhubungan langsung dengan penangananan COVID-19. Ia mencontohkan bahwa lurah setiap harinya selain bertugas di kelurahan juga harus mendampingi setiap proses pemakaman pasien COVID-19. Bahkan, tak jarang mereka harus bekerja sampai pagi.

"Tentu hal ini yang harus dipahami, tugas mereka sudah berat dan tunjangan tersebut merupakan salah satu penyemangat dalam menjalankan tugas. Maka dari itu, kami menyarankan dan mengharapkan agar tunjangan penghasilan jangan dipotong," katanya.