Menkominfo soal Dugaan Kecurangan di TPS saat Pemilu: Technical Error
Dia berbagi informasi tentang pemilu dengan ISWAMI
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi menerima kunjungan Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia-Indonesia (ISWAMI) di Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (19/2/2024).
Budi Arie didampingi oleh Wakil Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Petty S. Fatimah, serta Pemimpin Redaksi IDN Times sekaligus Wakil Ketua Dewan Kehormatan PWI Uni Lubis. Hadir pula Presiden ISWAMI Indonesia Asro Kamal Rokan.
Sebagai saluran diplomasi yang menjaga hubungan antara wartawan Malaysia dan Indonesia, delegasi ISWAMI mengunjungi Indonesia dalam rangka meliput kesibukan pemilihan umum (Pemilu) 2024 pada 14 Februari 2024 lalu.
Pada kesempatan ini, Budi Arie membahas dan berbagi informasi terkait pelaksanaan pemilu di Indonesia, termasuk dugaan adanya kecurangan yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 2024.
Baca Juga: Teknologi Makin Cangih, Menkominfo Sebut Pemilu 2024 Bakal Transparan
1. Bukan curang, tapi technical error
Budi menanggapi ragam dugaan terkait kecurangan dan pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan Pemilu 2024, mulai dari adanya surat suara yang tercoblos lebih dahulu hingga pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali.
Mengenai hal itu, Budi mengingatkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan sistem Optical Character Recognition (OCR) yang bersifat otomatis dengan melakukan scan kertas suara. Karena itu, ada kemungkinan kesalahan input data angka yang berdampak kepada jumlah suara secara signifikan. Misalnya, yang seharusnya angka 1 terinput menjadi angka 7.
“Diterjemahkannya salah, iya kan? Ini kebetulan OCR-nya membacanya salah. Salah mesin, technical error,” ujarnya.
Dia menjelaskan bahwa petugas di TPS sekitar 10 orang. Menurutnya, jika dikategorikan sebagai curang, itu setidaknya ada 1.000 lebih TPS yang bermasalah.
“Kan saya lihat, kalian mau curang di mana? Orang semua lihatin di TPS, gimana orang mau curang?” ujarnya.
Baca Juga: Dewan Pers: Perlindungan Wartawan Perempuan Terjegal Regulasi dan Data