Blokir Internet, Cara Terakhir Pemerintah Atasi Radikalisme
Indonesia dinilai masih belum matang dalam penanganan teror
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Siti Ruhaini Dzuhayatin, menilai pemblokiran internet menjadi salah satu cara paling akhir untuk mengatasi terorisme dan radikalisme di Indonesia. Ia kemudian membandingkan dengan masyarakat Selandia Baru yang bangkit begitu cepat usai peristiwa penembakan di Masjid Al Noor dan Masjid Lindwood di Kota Christchurch, Selandia Baru, pada Jumat (15/3) lalu.
Menurutnya, level dan kematangan masyarakat di Indonesia masih belum bisa disamakan dengan masyarakat Selandia Baru.
"Jadi memang harus diblok. Karena apa? Karena sekali lagi kematangan kebangsaan ini sangat menentukan. Ada suatu masyarakat di New Zealand itu untuk imbauan itu cukup, tapi mungkin di Indonesia itu tidak," katanya di Gedung IDN Media HQ, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (14/11).
Baca Juga: Penjual Senjata ke Pelaku Penembakan Christchurch Ingin Buka Toko Baru
1. Sampai kapan pemerintah akan memakai cara itu?
Stafsus presiden bidang keagamaan itu menjelaskan, cara itu bakal terus dilakukan sampai Indonesia bisa menyamakan tingkat kematangan yang disebut berkebangsaan.
"Karena, sedikit kita masih ada perasaan Indonesia bagian timur, bagian sini. Ini kan sesuatu yang memang perlu untuk disatukan," jelasnya dalam acara Ngobrol Seru Bareng IDN Times yang bertajuk 'Membangun Harmoni di Tengah Ancaman Terorisme dan Radikalisme'.
Baca Juga: Usai Penembakan Christchurch, Warga Serahkan Ribuan Senjata