Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Putra sulung Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Gibran Rakabuming Raka, disebut-sebut terlibat skandal korupsi bansos COVID-19. Dalam laporan investigasi Majalah Tempo, Gibran disebut merekomendasikan PT Sritex untuk pengadaan kantong sembako bansos.
Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, akan mendalami setiap informasi yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi.
"Kami memastikan, setiap informasi akan digali dan dikonfirmasi pada saksi-saksi yang diperiksa," kata Ali kepada IDN Times, Senin (21/12/2020).
Baca Juga: Gibran Terseret Kasus Korupsi Bansos, PDIP: No Comment
1. Semua akan dibuka saat proses persidangan
Plt Jubir Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri (Dok. Humas KPK) Ali mengatakan, penyidik masih akan melengkapi bukti, data, dan informasi dengan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi. Dia menambahkan, saat ini proses penyelesaian berkas perkara kasus itu masih terus berlangsung.
"Namun demikian, tentu terkait materi penyidikan tidak bisa kami sampaikan saat ini. Karena, semua akan terbuka pada waktunya nanti ketika proses persidangan yang terbuka untuk umum," ujar Ali.
Baca Juga: Gibran Terseret Kasus Korupsi Bansos, #TangkapAnakPakLurah Trending
2. PDI Perjuangan belum tahu kabar Gibran terseret kasus bansos
Gibran Rakabuming Raka (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha) Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengaku belum mengetahui kabar Gibran diduga terseret kasus bansos.
Hendrawan juga enggan berkomentar tentang kabar dana hasil korupsi bansos yang disangkakan kepada eks Mensos Juliari Batubara itu, mengalir ke PDIP untuk memenangkan gelaran Pilkada 2020.
“No comment,” kata Hendrawan kepada IDN Times, Minggu (20/12/2020) malam.
Sementara itu, anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus skandal bansos hingga ke hulunya. Ia menyebut, semua fakta harus dibuka termasuk semua pihak yang ada bukti keterlibatan mesti dimintai keterangan dan diselidiki.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
“Mendorong KPK untuk membongkar tuntas semua yang terlibat. Hukum mesti adil ke atas dan ke bawah,” kata Mardani kepada IDN Times.
Baca Juga: Namanya Terseret Skandal Bansos, Gibran Malah Lakukan Ini di Solo
3. Total ada lima tersangka terkait kasus suap bansos COVID-19
Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan lima orang tersangka. Sebagai pihak terduga penerima, yakni Juliari serta dua pejabat PPK Kemensos, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono. Sebagai pihak terduga pemberi, Ardian I M dan Harry Sidabuke, yang merupakan pihak swasta.
Dalam OTT kasus dugaan suap program bansos COVID-19, KPK mengamankan barang bukti uang Rp14,5 miliar dengan pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing. Uang itu disimpan di dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil.
Kasus ini berawal dari adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020, dengan nilai Rp5,9 triliun. Kemudian ada 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode.
Juliari Batubara menunjuk Matheus dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan proyek tersebut. Mereka menunjuk langsung para pihak yang menjadi rekanan.
"Dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS (Matheus). Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS (Matheus) dan AW (Adi) sebesar Rp10 ribu per paket sembako, dari nilai Rp300 ribu perpaket bansos," jelas Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube KPK, Minggu 6 Desember 2020.
Baca Juga: Bantah Terlibat Skandal Bansos, Gibran: Kalau Mau Korupsi Jalan Tol
