KPK: Ada 621 Laporan Masyarakat Terkait Penyaluran Bansos COVID-19
Sebanyak 224 laporan selesai ditindaklanjuti pemda terkait
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ipi Maryati Kuding mengatakan, hingga 3 Juli 2020, pihaknya menerima ratusan laporan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) terdampak virus corona atau COVID-19. Keluhan itu diadukan lewat aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi (Jaga).
"Jaga Bansos menerima total 621 keluhan terkait penyaluran bansos. Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan, padahal sudah mendaftar, yaitu 268 laporan," kata Ipi dalam keterangan tertulis, Senin (6/7/2020).
Baca Juga: Masyarakat Suku Baduy Tolak Bansos Tunai COVID-19 dari Pemerintah
1. Ada enam topik keluhan lainnya yang juga diadukan pelapor
Ipi menyebutkan ada enam topik lain yang juga diadukan para pelapor. Di antaranya, bantuan yang tidak tidak dibagikan aparat kepada penerima bantuan sebanyak 66 laporan.
Selanjutnya, bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 47 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 31 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu berjumlah tujuh laporan, dan bantuan yang diterima kualitasnya buruk enam laporan.
"Seharusnya tidak menerima bantuan, tetapi menerima bantuan lima laporan, dan beragam topik lainnya, total 191 laporan," ungkap dia.
Baca Juga: Bansos untuk Warga DKI akan Dibagikan Sebulan Sekali Mulai Bulan Juli