Nasi Goreng Hambar ala KPK di Kasus Nurhadi dan Harun Masiku

2. Rencana persidangan in absentia, bukti KPK anggap masyarakat tak penting

Dengan kondisi kedua tersangka yang masih dalam DPO itu, KPK kemungkinan menggelar sidang tanpa tersangka atau in absentia. Rencana itu, kata Haris, sebagai bukti bahwa KPK menganggap masyarakat tidak penting.

"In absentia itu bukan sesuatu yang dilarang. Tapi menurut saya, itu hanya pelarian KPK. Jadi gak mau ngapa-ngapain. Itu modus saya bilang, (menetapkan) DPO, orang dituduh korupsi. Bayangin saja, nanti (DPO) dicari gak ada, nanti pengalihannya absensi," ungkap Haris.

3. KPK dituding menerapkan ilmu cocoklogi dalam menetapkan status buron

Sementara itu, Chairman SA Institute, Suparji Achmad, mengatakan KPK masih menerapkan gaya lama dalam menetapkan status buron kepada Nurhadi dan Harun Masiku.

"Itu cenderung lewat ilmu cocoklogi saja. Tidak ada bukti yang secara empiris," katanya.

Dia juga menuding KPK juga tidak memenuhi prosedur pemeriksaan. Nurhadi dan Harun belum pernah diperiksa saat statusnya dinaikkan menjadi tersangka.

"Kemudian putusan hasil MK bahwa dalam konteks penetapan tersangkanya itu harus ada dalam waktu maksimal 7 hari SPDP. Tapi itu juga tidak dilakukan," kata Suparji.