Ungkap Hasil Investigasi Pemadaman Listrik, Ombudsman: PLN Lalai

2. Ada penyimpangan pengoperasian instalasi tenaga listrik

Pengerjaan pembangunan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Pemalang dilakukan berdasarkan kontrak kerja antara PT PLN dengan PT Bhimasena Power Indonesia. Hingga saat ini, belum dilaksanakan serah terima aset dari PT Bhimasena Power Indonesia kepada PT PLN.

"Namun, GITET 500 kV Pemalang telah dioperasikan oleh PT PLN (Persero) UPT Purwokerto sejak tahun 2018," katanya.

GITET 500 kV Pemalang belum layak untuk dioperasikan karena pada saat terjadinya blackout, belum memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO). SLO itu sendiri baru diterbitkan pada tanggal 9 Agustus 2019, yang artinya SLO terbit setelah peristiwa blackout.

"Hal itu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mewajibkan SLO bagi semua instalasi listrik yang beroperasi," jelas Laode.

Belum adanya serah terima aset tersebut berimbas pada sumber daya manusia yang mengoperasikan instalasi pada GITET 500 kV Pemalang. Berdasarkan analisa tim ahli, terjadi kesalahan kerja relay (mal operation) pada tanggal 4 Agustus 2019 yang pada umumnya disebabkan adanya setting relay yang kurang tepat oleh operator.

"Sehingga, hal tersebut menjadi pemicu utama terjadinya pemadaman total pada tanggal 4 Agustus 2019," ujar Laode.

3. PLN tak punya alternatif sarana komunikasi selama blackout

Laode melanjutkan, tidak adanya alternatif sarana komunikasi terintegrasi yang dimiliki oleh PT PLN pada tanggal 4 Agustus 2019, menunjukkan manajemen risiko yang dimiliki oleh PT PLN tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan temuan lapangan, gangguan komunikasi merupakan faktor yang menyebabkan terhambatnya proses penormalan pasca blackout.

Hal itu, kata Laode, menyebabkan terkendalanya komunikasi dan koordinasi di internal PT PLN dari tingkat pusat hingga daerah.

"Karena selama ini komunikasi dilakukan melalui telepon dan handphone. Sementara, pada saat kejadian blackout, terdapat gangguan sinyal provider dan terputusnya jaringan komunikasi," katanya.

Hingga saat ini, PT PLN tidak memiliki sarana komunikasi alternaif selain telekomunikasi yang sudah ada dan terintegrasi ketika terjadi blackout antara pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi.

"Sebagaimana fakta yang ditemukan oleh Tim Investigasi, bahwa gangguan komunikasi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lamanya proses penormalan," katanya.

Tak hanya itu, PT PLN belum maksimal menyiapkan dan memastikan pembangkit-pembangkit yang ada untuk siap beroperasi. PT PLN juga menganggap kejadian blackout pada tanggal 4 Agustus 2019 tidak akan terjadi. Padahal, lanjut Laode, resiko tersebut semestinya sudah dapat diperhitungkan berdasarkan data-data yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) itu sendiri.

"Memastikan kesiapan pembangkit alternatif adalah salah satu yang harus dilakukan,"

Tidak adanya fasilitas blackstart di beberapa pembangkit juga menyebabkan lamanya proses penormalan. PT PLN seharusnya sejak awal, mempersiapkan fasilitas blackstart pada setiap pembangkit. Bukan hanya itu, pada proses pengiriman daya, kesiapan sistem transmisi menerima daya juga harus diperbaiki.

Atas dasar hal itu, Tim Ombudsman menilai PT PLN telah melakukan maladministrasi berupa kelalaian dan tidak kompeten, karena adanya ketidaksiapan pembangkit dan jaringan transmisi dalam menerima daya.

"Selain itu, belum ada prosedur bersama diantara unit-unit terkait untuk evakuasi daya dari pembangkit ke sistem transmisi guna menjaga keseimbangan daya antara pembangkit dan transmisi/distribusi," jelasnya.

4. Kementerian dan Pemda belum optimal mencegah blackout

Laode menuturkan, PT PLN kesulitan dalam negoisasi pemangkasan pohon dengan masyarakat selaku pemilik atau kuasa pohon yang sudah melebihi batas ROW. Berdasarkan keterangan PT PLN UIT JBT pada tanggal 27 September 2019, pohon yang telah ditebang berjumlah 64.673 dari total 110.586 pohon. Data ini terhitung dari bulan Januari hingga 18 September 2019.

"Sehingga, terdapat sekitar 45.913 pohon yang harus segera dipangkas agar tidak melebihi ruang bebas ROW," tutur Laode.

Pada pelaksanaan pemangkasan pohon kritis, PT PLN bekerja sama dengan pihak ketiga atau mitra (ground patrol) melalui kontrak kerja sama. Sebelum memangkas pohon, petugas ground patrol akan bernegoisasi dengan masyarakat pemilik pohon. PT PLN kemudian memonitor pekerjaan ground patrol .

Dalam mengatasi pohon kritis ini, peran pemerintah daerah (Pemda), kata Laode, sangatlah penting. Terutama, dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memangkas pohon yang sudah melebihi ruang bebas ROW SUTET.

Menurut Laode, dengan kewenangan yang ada, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur kewajiban masyarakat untuk memangkas pohon yang sudah melebihi ruang bebas ROW.

"Tim Ombudsman berpendapat pola penanganan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh PT PLN (Persero) khususnya dalam penanganan pemadaman listrik, masih terlihat sporadis dan tidak
terkoordinasi dengan baik," ucap Laode.

Ombudsman, kata Laode berpendapat, dalam penyelesaian permasalahan perlu melibatkan Kementerian/Lembaga dan Aparat Penegak Hukum. Hal ini dilakukan, agar pola penyelesaian permasalahan dapat dilakukan dengan lebih sistemik dan komprehensif.

"Hal itu disebabkan masing- masing Kementerian/Lembaga, Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan tersendiri, dan membutuhkan instrumen berupa regulasi untuk menyinergikan kewenangan yang dimiliki dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi," jelasnya.