Vaksinasi COVID-19, Ini Saran KPK Kepada Kemenkes

2. Data Dukcapil dinilai sudah rapi dan padan dengan NIK

Ipi menyampaikan, atas dasar itu, pihaknya mendorong Kemenkes menggunakan data kependudukan yang dimiliki Ditjen Dukcapil dan dikombinasikan dengan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini bertujuan sebagai basis data untuk proses pendataan penerima vaksin COVID-19.

"Data Dukcapil sudah relatif rapi dan padu padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Per 31 Desember 2020 Ditjen Dukcapil mengelola data 271,3 juta penduduk Indonesia. Informasi yang KPK terima dari Kemendagri, saat ini tinggal 8 persen data NIK yang menunjukkan perbedaan antara alamat di KTP dengan domisili aktual," ungkapnya.

Ipi menuturkan, masukan itu telah disampaikan dalam diskusi daring dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Ditjen Dukcapil Kemendagri, Kemenkes, dan BPJS Kesehatan pada hari ini.

"Ini dimaksudkan agar proses pendataan lebih cepat, terintegrasi dan valid. Karena, data berasal dari satu sumber," tuturnya.