Ini Alasan AN Pilih Jalur Non Pengadilan untuk Hadapi Kasus Pelecehan 

2. Adanya victim blaming

Pada 21 Januari, AN diberi tahu hasil kerja Komite Etik UGM, di mana dari 7 orang anggota, ada 4 orang menyatakan tidak ada pelecehan seksual. Empat orang itu berpendapat yang terjadi adalah perbuatan asusila. Namun anggota lainnya menyatakan bahwa kasus tersebut adalah pelecehan seksual dan pelanggaran berat.

Kesimpulan “tindak asusila” sangat melukai rasa keadilan AN, karena di awal pertemuan, AN dijanjikan penyelesaian yang berperspektif dan berkeadilan gender, namun dengan adanya kondisi ini justru mempertegas adanya victim blaming.

3. Polisi sempat menyatakan tidak ada pelecehan seksual yang menimpa AN

Keadilan seolah semakin menjauh dari AN. Hal itu semakin terlihat jelas ketika Kapolda DIY, Irjen (Pol) Ahmad Dofiri mengatakan kepada media baik AN dan pelaku sudah berdamai. 

"Kan hasilnya kemudian di antara mereka (HS dan korban) sendiri ternyata berdamai. Itu yang kita harapkan, karena perkosaan dan pelecehan seksual tidak ada," kata Ahmad kepada media kemarin. 

Dari pernyataan itu, kuasa hukum dan AN mencium adanya gelagat untuk menghentikan proses penyelidikan. Padahal, perjuangan AN sudah cukup lama yakni 1,5 tahun yang lalu agar ia bisa memperoleh keadilan sebagai hak korban. 

4. Jalur non pengadilan memungkinkan tidak adanya tindak kriminalisasi

Di dalam keterangan tertulis itu, organisasi Rifka Annisa menyebut AN tidak ingin memikirkan nasibnya seorang diri. Oleh sebab itu, penyelesaian melalui jalur non litigasi dianggap lebih mampu menjamin pemulihan hak-hak penyintas. 

"Ini juga mencegah terjadinya tendensi kriminalisasi baik ke AN dan jurnalis Balairung Press," tutur mereka. 

Mereka mengakui semua pilihan yang ditempuh menghasilkan konsekuensi masing-masing. Kini, di tim mereka, sedang dipertimbangkan langkah lanjutan lainnya yang memiliki dampak paling kecil ke AN dan memenuhi rasa keadilan.