TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Ditegur Wagub Jawa Barat Soal Depok Gabung Jakarta, Idris: Hampura

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah banyak membantu Depok

Wali Kota Depok, Mohammad Idris saat ditemui di gedung MUI Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)

Depok, IDN Times - Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengklarifikasi pernyataannya tentang Kota Depok yang ingin bergabung dengan DKI Jakarta. Sebelumnya, ia sempat mendapatkan teguran dari Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum terkait pernyataan tersebut.

Idris siap mengakui kesalahan tentang pernyataan itu kepada Wakil Gubernur Jawa Barat. Ia juga menduga Wakil Gubernur Jawa Barat mendapatkan laporan tersebut dari media.

"Jadi saya sebagai Wali Kota tentunya siap salah, kalau orang Sunda bilang hampura (maaf) kalau ini menjadi sebuah sikap yang salah. Tetapi saya sudah klarifikasi, karena beliau (menegur) dari media juga, saya klarifikasi di media dong,"  ujar Idris usai menghadiri kegiatan di Gedung Pramuka, Rabu (20/7/2022).

Baca Juga: Soal Depok Gabung Jakarta, DPRD Jabar: Omongan Walkot Jangan Diladeni

Baca Juga: Wali Kota: Depok Miliki Keuntungan Jika Gabung Jakarta

1. Depok gabung dengan Jakarta merupakan pandangan saat seminar online

Jalan Raya Margonda menjadi jalan akses utama Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)

Idris mengaku tidak pernah mengusulkan Depok untuk bergabung ke Jakarta. Namun saat dirinya menerima undangan untuk diminta pandangan tentang Jakarta usai Ibu Kota pindah, ia sempat menyinggung soal Depok dengan Jakarta tersebut.

Saat itu, Idris mengikuti seminar online sebagai akademisi dan kepala daerah tentang masalah Jakarta ke depannya pasca pemindahan Ibu Kota ke IKN.

"Jadi kesimpulan saya, diperlukan kajian menyeluruh, kompreherensif terhadap eksistensi kemajuan Jakarta pasca IKN. Di antaranya perhatian terhadap kota-kota, antisipasi terhadap kondisi kota penyangga, tidak Depok khususnya," kata Idris.

Idris menilai, terkait pemindahan Ibu Kota ke IKN, seharusnya secara simultan pemerintah mempersiapkan Jakarta setelah pemindahan. Menurut dia, apabila Jakarta berubah status menjadi bukan daerah khusus, tetapi masih menghadapi masalah seperti banjir.

"Kan mubazir, mau ditinggalkan terus masih banjir. Kan beda, kalau Ibu Kota kan masih dapat perhatian dari Pemerintah Pusat, tapi kalau Jakarta provinsi biasa gitu belum tentu, ini yang dikhawatitkan," ujar dia.

2. Depok banyak mendapatkan support dari Jawa Barat

Kemacetan di Jalan Raya Margonda yang mendapat keritikan dari masyarakat Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)

Idris mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah banyak membantu Pemerintah Kota Depok. Bahkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan akan memprioritaskan Kota Depok dan akan memberikan perhatian kepada wilayah tersebut

"Karena Depok etalase Jawa Barat, artinya kalau Depok-nya jelek, Jawa Barat ikut jelek. Kalau Depoknya cakep, lho ini Gubernur-nya hebat nih," ujar dia.

Idris mengatakan, Pemerintah Kota Depok telah mandiri, bahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya pun mengalami kenaikan. Pembangunan di Kota Depok pun dinilai luar biasa peningkatannya. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Depok juga berada di urutan ketiga Provinsi Jawa Barat.

"Dari sisi IPM nomor tiga se-Jawa Barat, setelah Bandung dan Kota Bekasi. Jadi sudah bisa kita jalan sendiri," ucap Idris.

Baca Juga: Ada Citayam Fashion Week, Wakil Wali Kota: Tanda Depok Gabung Jakarta

Baca Juga: Wacana Depok Gabung Jakarta, Wali Kota: Harus Kita Wujudkan

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya