Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Pandemik COVID-19 menguak kesenjangan kebijakan yang ada. Untuk membangun kembali sistem kesehatan yang lebih tangguh, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) menyatakan, langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan transformasi layanan kesehatan primer.
Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengatakan, layanan kesehatan primer dengan Puskesmas sebagai ujung tombaknya, seharusnya menjadi fondasi kesehatan masyarakat Indonesia.
“Posisinya sebagai layanan kesehatan pertama dan terdekat di tingkat masyarakat, memungkinkannya menyediakan akses kesehatan esensial yang terjangkau dengan prinsip praktis, ilmiah, dan dapat diterima secara universal,” ujarnya dalam penyerahan Kajian Foresight kepada Kemenkes dipantau virtual, Kamis (8/9/2022).
Baca Juga: Menkes: Puskesmas dan RSUD di Indonesia Kekurangan Dokter
1. Skema anggaran kesehatan masyarakat belum tunjukkan prioritas layanan kesehatan primer
ilustrasi tenaga kesehatan. (ANTARA FOTO/Fauzan) Satryo mengatakan, banyak negara seperti juga Indonesia, masih belum memiliki fundamental layanan kesehatan primer yang kuat. Skema anggaran kesehatan masyarakat misalnya, belum tunjukkan prioritas pada layanan kesehatan primer.
“Data National Health Account 2019 lalu tunjukkan anggaran untuk rumah sakit sebesar 55,7 persen dari total belanja kesehatan, sedangkan total anggaran untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama contohnya puskesmas, praktik dokter dan klinik pratama hanya 23,7 persen,” katanya.
2. layanan kesehatan primer belum mendapat posisi signifikan dalam sistem kesehatan nasional
Ilustrasi Puskesmas Sotek, Kecamatan Penajam. IDN Times/Ervan Masbanjar Pendiri CISDI sekaligus peneliti utama kajian Foresight PHC, Diah Saminarsih, menjelaskan metode penelitian foresight lebih jauh yaitu memahami situasi layanan kesehatan primer melalui pemetaan percakapan publik, mendengarkan pandangan ahli, memahami pandangan di luar kesehatan, hingga mengamati percakapan publik dan gerak pemerintah.
“Penelitian menemukan layanan kesehatan primer masih belum mendapat posisi signifikan dalam sistem kesehatan nasional. Ini tercermin dari pemindaian tim peneliti terhadap media berita online dan media sosial Twitter,” paparnya.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
3. Hilangnya perspektif berdampak pada stagnannya kebijakan layanan kesehatan primer
Petugas kesehatan Puskesmas Pandan saat mencek suhu badan warga menggunakan alat termometer digital (Hendra Simanjuntak/IDN Times) Dia menerangkan, sangat sedikit cuitan yang berhubungan dengan layanan kesehatan primer. Sebagai contoh di Twitter dari 2009 sampai 2021 lalu, hanya menemukan 1,5 juta cuitan terkait layanan kesehatan primer.
“Padahal ada 6,8 juta cuitan mengenai rumah sakit. Hilangnya perspektif dan tidak tertangkapnya aspirasi publik ini berdampak pada stagnannya kebijakan layanan kesehatan primer selama bertahun-tahun,” ujar Diah.
4. Sebanyak 48 pakar berikan masukan
Senior Advisor Gender and Youth for the Director-General di WHO sekaligus Founder Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih di program "Ngobrol Seru: Darurat COVID-19 di Tengah HUT DKI ke-494”, Selasa (22/6/2021). (IDN Times/Lia Hutasoit) Lebih lanjut Diah menjelaskan, selain dari pemantauan percakapan publik, kajian ini juga memberikan porsi khusus pada masukan 48 orang narasumber ahli.
“Seluruh masukan tersebut ditampung dan diintisarikan ke dalam laporan kajian dan selanjutnya menempuh proses review oleh 9 orang pakar yang dipilih oleh AIPI untuk memastikan kajian ini telah memenuhi standar AIPI,” imbuhnya.
