Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Jalan Berbayar, Ojol: Makin Susah!
Wacana ERP menimbulkan polemik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ratusan orang berjaket ojek online (ojol) melakukan demo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Mereka yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) menolak wacana penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Ibu Kota.
Koordinator demo dalam orasinya mengungkapkan, jika ERP diterapkan, maka rakyat jelata hanya akan menjadi penonton di pinggir jalan.
"Rakyat jelata menonton lalu lalang mobil mewah beserta moge sambil mengibarkan bendera kertas. Oleh karena itu, kami aliansi taktis Predator menolak tegas pemberlakuan ERP di Jakarta," ujarnya di atas mobil bak terbuka.
"Jalan ini dibangun pakai duit rakyat, tetapi mereka yang pakai mobil mewah, pakai ajudan yang menikmati, orderan anyep, makin sudah," imbuhnya.
Baca Juga: 4 Kota di Dunia Sudah Duluan Terapkan ERP, Ngefek Kurangi Macet?
Baca Juga: Tolak Jalan Berbayar, Nasdem: Jalan Ini Dibangun dari Pajak Rakyat
1. Masih banyak kebijakan lain urai macet
Menurutnya, masih banyak langkah kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengurai kemacetan di Jakarta.
Misalnya, moratorium pembelian kendaraan dinas untuk semua kantor pemerintahan yang ada di Jakarta hingga membatasi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor untuk warga Jakarta.
Lalu, mewajibkan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum, tata ulang arus lalu lintas, penegakkan hukum lalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor, serta menghapus jalur sepeda di semua ruas jalan utama.
Baca Juga: Kemacetan Jakarta Tahap Kronis, Jalan Berbayar Bisakah Jadi Solusi?
Baca Juga: Jalan Berbayar Tuai Polemik, Heru Persilakan Masyarakat Berpendapat
Baca Juga: Tarif Jalan Berbayar di Jakarta Idealnya di Atas Rp20 Ribu