TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

MA Akhirnya Batalkan Vonis Bebas Terdakwa Pemerkosa Anak di Aceh 

Terdakwa dijatuhi hukuman 200 bulan penjara

Ilustrasi penyekapan (IDN Times/Mardya Shakti)

Jakarta, IDN Times - Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas DP, terdakwa pemerkosa anak yang juga merupakan paman korban, dan memberikan hukuman 200 bulan penjara atau 16 tahun enam bulan.

Vonis 200 bulan penjara tersebut diputuskan oleh Mahkamah Agung lewat putusan kasasi dengan Nomor 8 K/Ag/JN/2021.

"Vonis bebas Mahkamah Syar'iyah Aceh akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan terdakwa dihukum 200 bulan penjara," kata Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Rosmawardani dikutip dari ANTARA, Rabu (22/9/2021).

Baca Juga: Mahkamah Agung Tolak PK Frederich Yunadi

1. Terdakwa DP sebelumnya divonis bebas oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh

IDN Times/Sukma Shakti

Sebelumnya, terdakwa DP yang merupakan paman korban divonis bersalah oleh majelis hakim Mahkamah Syari'ah Jantho dengan hukuman 200 bulan penjara atau 16 tahun enam bulan.

Namun, di tingkat banding, terdakwa divonis bebas oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh dengan nomor perkara 7/JN/2021/MS. Aceh tertanggal 20 Mei 2021.

Kemudian, atas putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Aceh Besar melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Baca Juga: Kadisdik Aceh Ultimatum Kepsek Soal Vaksinasi: Jika Gagal Mundur Saja

2. Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak

Ilustrasi kekerasan seksual (IDN Times/Sukma Shakti)

Rosmawardani mengatakan, dalam putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang memiliki hubungan mahram dengannya, sebagaimana diatur Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Karena itu, kata Rosmawardani, Mahkamah Agung memutuskan menghukum terdakwa dengan uqubat penjara selama 200 bulan, dan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

"Hukumannya di atas hukuman maksimal versi Undang-Undang Perlindungan Anak yakni maksimal 15 tahun. Lalu apa yang harus kita pertanyakan lagi dengan kewenangan menangani perkara anak di Mahkamah Syar'iyah," ujarnya.

3. Saat putusan tingkat kasasi berbeda dengan tingkat banding merupakan kebebasan hakim

Ilustrasi pengadilan. IDN Times/Sukma Shakti

Kasus ini sebelumnya juga sempat menjadi perbincangan hangat dan kehebohan di tengah masyarakat Aceh lantaran adanya vonis bebas dari Mahkamah Syariah Aceh.

Menyikapi hal itu, Rosmawardani menjelaskan bahwa lembaga peradilan mulai dari Mahkamah Syar'iyah tingkat kabupaten/kota, tingkat banding serta Mahkamah Agung adalah satu kesatuan yang tidak bisa dikotomi.

"Maka, ketika putusan tingkat kasasi berbeda dengan tingkat banding atau tingkat pertama, hal itu merupakan salah satu bagian dari kebebasan hakim, dan dibenarkan oleh undang-undang," katanya.

Baca Juga: Ayah Rudapaksa Anak, MA Batalkan Vonis Bebas Jadi 200 Bulan Bui

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya