Menteri PPPA : RUU TPKS Perlu Kita Kawal!   

2. RUU TPKS menjadi pembaharuan hukum menindak pelaku

Bintang menegaskan kehadiran negara saat ini semakin besar apalagi, saat ini sistem hukum di Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan, dan memberikan akses pemberdayaan bagi korban kekerasan seksual.

Bintang berharap RUU TPKS menjadi upaya pembaharuan hukum untuk mencegah, dan menindak pelaku, serta memulihkan korban dari segala bentuk kekerasan seksual.

"Oleh karena itu, perlu kita kawal, baik dalam bentuk penyusunan maupun perumusan substansinya sehingga cakupan dan tujuan dari UU tersebut dapat dirumuskan secara menyeluruh," paparnya.

3. Kemen PPPA siap susun DIM

Setelah keputusan paripurna ini, nantinya DPR RI akan bersurat kepada Presiden dan Presiden akan menugaskan menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.

“Dengan ini kami selalu siap bila nantinya Presiden memerintahkan KemenPPPA untuk menyusun Daftar Isian Masalah (DIM),” tegas Bintang.