TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Rektor Sebut Mahasiswa Manusia Gurun, Manajemen LPDP Disorot 

Pastikan pewawancaranya toleran

Ilustrasi tampilan depan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) (www.itk.ac.id)

Jakarta, IDN Times - Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Prof Budi Santosa Purwokartiko dicopot dari jabatannya sebagai pewawancara calon penerima beasiswa LPDP setelah menyebut mahasiswanya yang berjilbab dengan istilah manusia gurun.

Aktivis pembela hak-hak politik perempuan Netty Prasetiyani Aher meminta Kemendikbud Ristek dan LPDP memperbaiki sistem manajemen secara serius.

"Harus ada evaluasi dan perbaikan sistem manajemen secara serius, jangan hanya berhenti pada pemecatan yang bersangkutan. Jika tidak berbenah diri, hal serupa dapat terjadi lagi di kemudian hari," ujar Netty dalam keterangannya, Jum'at (06/05/22)

Baca Juga: Dosen Asal Amerika Serikat Dihukum Mati di China

1. Pastikan pewawancaranya toleran

Direktur Beasiswa LPDP dalam Peluncuran Program Mahasiswa Merdeka 2021 (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI ini sebagai lembaga yang menjadi tumpuan banyak generasi muda untuk mendapatkan dukungan biaya pendidikan di perguruan tinggi berkualitas, seharusnya LPDP memastikan para pewawancaranya merupakan orang-orang berjiwa Pancasilais yang toleran, menghargai keyakinan agama seseorang dan objektif dalam menilai para calon penerima beasiswa.

"Ukuran open mind, kecerdasan dan integritas seseorang tidak dilekatkan pada pakaian yang dikenakan seseorang, tapi melalui proses penggalian pemikiran dan diskusi. Itulah tugas pewawancara untuk melihat ke dalam, bukan judge the book by the cover," katanya.

2. LPDP perlu mengevaluasi sistem rekrutmen

Ilustrasi beasiswa LPDP. (Instgram/lpdp_ri)

Netty menilai LPDP perlu mengevaluasi sistem rekrutmennya dengan menelusuri apakah ada calon penerima beasiswa selama ini yang dirugikan dengan pandangan subjektif semisal yang dimiliki Prof. Budi Santosa.

"Negara juga dirugikan jika ada calon mahasiswa brilian yang gagal memperoleh beasiswa karena penilaian subjektif seperti soal jilbab tersebut," imbuh Netty.

3. Para pewawancara harus dibekali buku panduan standar

ilustrasi LPDP (universitas123.com)

Netty juga meminta pihak LPDP melakukan rekrutmen pewawancara secara profesional dan bukan hanya sekadar rekomendasi.

"Pewawancara harus dibekali buku panduan standar yang berisi aturan dan prinsip yang tidak boleh dilanggar. Panduan tersebut tentu bersumber dari nilai-nilai universal Pancasila dan hukum positif yang berlaku di negara kita," lanjutnya.

Baca Juga: Polri Siap Tindak Kasus Cuitan Bernada SARA pada Tsamara Amany

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya