Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Lokataru: Kami akan Demo!

2. KPK temukan data yang tidak valid

Elfiansyah mengungkapkan berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) BPJS Kesehatan terdapat potensi sampai 25 miliar akibat data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak valid yakni dari 99.352.714 peserta PBI, ada 29.426.599 yang tidak memiliki NIK.

"Dari temuan tersebut seakan akan defisit BPJS Kesehatan yang disalahkan masyarakat," terangnya.

3. Warga negara berhak pemenuhan kesehatan dan sosial dari negara

Selain itu, Lokataru Foundation menyoroti rencana pemerintah yang memberikan sanksi pemutusan akses pelayanan publik bagi mereka yang gagal membayar iuran.

Menurut Elfiansyah, warga negara seharusnya mendapatkan hak atas kesehatan dan jaminan sosial oleh pemerintah selaku penyelenggara.

"Akar permasalahan adalah untuk mendapatkan hak kesehatan warga harus mendaftar seharusnya sejak lahir warga sudah mendapatkan haknya sebaliknya adanya sanksi ini, pemenuhan atas kesehatan dan jaminan sosial malah dibebankan kepada penduduk yang sejatinya merupakan pemegang hak," terangnya.