Waduh, Koalisi Masyarakat Sipil Catat Cuan Bisnis PCR Tembus Rp23 T
Potensi keuntungan bisnis PCR sekitar Rp10 triliun
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan yang terdiri dari ICW, YLBHI, LaporCovid-19, dan Lokataru menilai penurunan tarif baru pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) yang dilakukan pemerintah, tidak menggunakan prinsip kedaruratan kesehatan masyarakat dan mementingkan kepentingan kelompok bisnis tertentu.
"Terlebih penurunan terakhir (27/10/2021) lalu, ini terkesan hanya untuk menggenjot mobilitas masyarakat. Kami melihat bahwa penurunan harga ini seharusnya dapat dilakukan ketika gelombang kedua melanda, sehingga warga tidak kesulitan mendapatkan hak atas kesehatannya," tulis keterangan tertulis koalisi yang diterima IDN Times, Minggu (31/10/2021).
"Penurunan harga PCR untuk kebutuhan mobilitas juga mencerminkan bahwa kebijakan ini tidak dilandasi asas kesehatan masyarakat, namun pemulihan ekonomi," lanjut keterangan tersebut.
Baca Juga: Kemenkes: RS dan Lab Nakal yang Mainkan Harga PCR Akan Ditindak Tegas
1. Ada lebih dari Rp23 triliun uang yang berputar dalam bisnis PCR
Dari seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR sejak awal hingga akhir, Koalisi Masyarakat Sipil mencatat setidaknya ada lebih dari Rp23 triliun uang yang berputar dalam bisnis kesehatan tersebut.
"Total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar Rp10 triliun lebih. Ketika ada ketentuan yang mensyaratkan penggunaan PCR untuk seluruh moda transportasi, perputaran uang dan potensi keuntungan yang didapatkan tentu akan meningkat tajam. Kondisi tersebut menunjukkan pemerintah gagal dalam memberikan jaminan keselamatan bagi warga," tegas koalisi.
Baca Juga: Tak Ada Subsidi PCR, Menkes: Harga PCR RI Sudah Murah