Banyak Calon Kepala Daerah Didanai Cukong, Begini Aturan Mainnya

2. Mahfud sebut 92 persen kepala daerah dibiayai cukong

Sebelumnya diberitakan IDN Times, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan bahwa 92 persen calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi Pilkada dibiayai oleh cukong atau pengusaha pemilik perusahaan besar di Indonesia.

Dampaknya, kata Mahfud, kepala daerah yang terpilih itu akan melakukan timbal balik dengan memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi para cukong tersebut yang melahirkan korupsi kebijakan oleh kepala daerah.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam sebuah diskusi daring bertema "Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan COVID-19 dan Korupsi" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

“Calon-calon (kepala daerah) itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih melahirkan korupsi kebijakan,” kata Mahfud, Jumat (11/9/2020).

3. Mahfud sebut korupsi kebijakan lebih berbahaya dari korupsi keuangan

Menurut Mahfud, korupsi kebijakan merupakan persoalan yang sangat berbahaya dibandingkan dengan korupsi keuangan. Sebab, korupsi kebijakan akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat banyak. Misalnya saja kebijakan pemberian lahan yang berujung pada sengketa.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebut, banyak kepala daerah yang memberikan lisensi penguasaan hutan, lahan tambang yang setelah ditelusuri hak penggunaan lahannya ternyata tumpang tindih.

“Karena ada Undang-undang yang menyatakan, misalnya seorang Bupati itu boleh memberi lisensi eksplorasi tambang untuk setiap sekian persen dari luasnya daerah itu ternyata ada yang melebih luas daerahnya. Karena setiap Bupati baru membuat lisensi baru, membuat izin baru sehingga tumpang tindih gitu dan berperkara ke MK pada akhirnya,” ujarnya.