Bawaslu Terima 52 Laporan Sengketa Pilkada Serentak 2020

2. Penyelesaian sengketa diawali dengan musyawarah mufakat

Dia mengungkapkan, mekanisme penyelesaian sengketa antara penyelenggara Pilkada dengan peserta pemilihan dilakukan dengan mekanisme musyawarah, paling lama 12 hari kalender terhitung sejak permohonan diregister. Dalam Perbawaslu 2 Tahun 2020, Bagja menunjukkan adanya musyawarah terbuka dan musyawarah tertutup.

“Apabila dalam proses musyawarah tertutup tidak tercapai mufakat, maka dilanjutkan penyelesaian sengketa dengan musyawarah terbuka," tuturnya.

3. Bawaslu ingatkan petahana untuk tidak memanfaatkan fasilitas dan program pemerintah daerah

Dia menegaskan, sengketa antar-peserta pemilihan dilakukan dengan mekanisme penyelesaian sengketa acara cepat. Jangka waktu penyelesaiannya paling lama 3 hari terhitung sejak permohonan diterima oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan.

Bagja menambahkan, saat ini ada Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alam COVID-19.

Ia pun mengingatkan potensi kerawanan Pilkada 2020 di tengah pandemik COVID-19, antara lain risiko tertular virus bagi penyelenggara, peserta, dan masyarakat.

"Pemanfaatan fasilitas dan program pemerintah dalam mengatasi kesulitan masyarakat khususnya bagi petahana, kondisi ekonomi masyarakat yang sulit di masa pandemik COVID-19 membuka ruang tindakan politik uang, keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi, dan menggunakan hak pilih menurun," ujarnya.