Lemhanas: Isu Komunisme atau PKI Sengaja untuk Kepentingan Politik

1. Informasi di media sosial terkait hoaks PKI sulit dibendung

Agus menyadari sejarah tentang PKI atau komunisme tidak bisa dihilangkan, karena berhubungan dengan pemikiran dan pengalaman seseorang terkait peristiwa tersebut. Di samping itu, ada juga yang menganggap dirinya anti-PKI dan merasa hal tersebut sebagai sebuah kebangkitan dari komunisme. 

Parahnya lagi, kata dia, pada era digital saat ini arus informasi mengalir begitu cepat dan sangat sulit dibendung. Banyak juga berita bohong atau hoaks yang kemudian dipercaya menjadi kebangkitan PKI di Indonesia.

Terlepas dari itu, Agus mengingatkan, sebenarnya konstitusi negara sudah tegas dan jelas mengatur tentang larangan PKI. Tapi MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, sudah cukup kuat untuk mengebiri perseorangan atau paham komunis diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh sebab itu, menurut Agus, memperdebatkan tentang PKI atau komunisme di tanah air merupakan hal yang sia-sia, dan hanya membawa bangsa ini jalan di tempat.

"Terasa sekali apabila sebuah postingan di sebuah media sosial ada provokatif direspons secara defensif oleh pihak yang berlawanan, maka proses balas membalas ini tidak ada habisnya. Dan terkadang juga argumentasi dari proses balas-membalas postingan itu sangat tidak logis dan hanya bersifat, terkadang juga sindiran kepada pengirimnya dan keluar dari substansi," ujar dia.