Menakar Untung dan Rugi Jika Pilkada Serentak 2020 Ditunda

2. Kekosongan masa jabatan kepala daerah bisa diserahkan kepada Sekda sebagai pelaksana tugas

Perempuan yang akrab disapa Nisa itu menuturkan, jika pemerintah khawatir terhadap kekosongan jabatan kepala daerah di 270 wilayah penyelenggara pilkada, yang rata-rata masa jabatannya akan habis pada Februari 2021, maka posisi kepala daerah bisa sementara waktu diserahkan kepada sekretaris daerah (sekda).

“Plt (pelaksana tugas) bukan berarti masalah. Kalau alasannya susah cari orang sebanyak itu, kan setiap daerah punya sekda, ya. Saya rasa sekda dari sisi jabatan birokrasinya sudah bisa untuk menjadi Plt,” ujar dia.

Nisa mencontohkan, Kota Makassar yang selama dua tahun terakhir diisi jabatan pelaksana tugas, pemerintahan daerahnya tetap bisa berjalan dengan baik tanpa ada masalah.

“Makassar kan selama dua tahun ini diisi oleh Plt, karena kotak kosongnya menang. Kalau kotak kosongnya menang kan pilkada nya diulang lagi ke Pilkada 2020, berjalan juga pemerintahannya. Jadi bukan sebuah masalah yang kemudian pemerintahan di daerah tidak jalan, gak menurut saya,” tutur dia.