Perludem: Cara Paling Efektif Tekan Politik Uang adalah Diskualifikasi
Ada alasan kenapa kontestan melakukan politik uang
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai masih maraknya praktik-praktik curang yang dilakukan para peserta Pemilu disebabkan karena lemahnya sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Hal tersebut merujuk pada masih ditemukannya praktik politik uang di Pilkada Juni lalu yang jelas-jelas merupakan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu. Bawaslu mencatat setidaknya ada 35 kasus politik uang di 171 daerah yang menyelenggarakan Pemilukada.
1. Perlu adanya sanksi tegas dari penyelenggara pemilu
Peneliti hukum Perludem Fadhli Ramadhani menjelaskan, cara yang paling tepat untuk membenahi moral para peserta Pemilu adalah dengan menindak tegas secara administrasi.
"Ada sanksi administratif diskualifikasi sebagai calon itu kan yang kemudian bisa memberikan dampak atau efek jera, dari saya sanksi diskualifikasi itu akan jauh lebih efektif daripada memenjarakan orang atau meminta denda itu kan mereka bisa bayar saja," terang Fadhli usai menghadiri diskusi bertema "Membongkar Money Politic di Pilkada 2018" di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/7).
Baca juga: Temuan Politik Uang, Sulsel Tertinggi dengan 8 Kasus