TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Persiapan Vaksinasi COVID-19, Pemerintah Siapkan 23.145 Vaksinator 

Ketersediaan tempat penyimpanan vaksin sudah 97 persen

Juru Bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito di Kantor Presiden, Jakarta (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan persiapan yang maksimal terkait rencana vaksinasi COVID-19.

Wiku menjelaskan, persiapan tersebut terdiri dari berbagai macam hal. Misalnya seperti infrastruktur, peralatan, dan SDM pendukung dari tenaga kesehatan (nakes) untuk melalukan vaksinasi.

Baca Juga: Pemerintah Batalkan Vaksinasi November demi Kehati-hatian

1. Kemenkes siapkan 739.722 nakes untuk vaksinasi

Ilustrasi tenaga medis (IDN Times/Mia Amalia)

Untuk SDM, kata Wiku, Kemenkes telah menyediakan 23.145 vaksinator atau orang yang akan menyuntikkan vaksin kepada masyarakat nantinya.

“Sedangkan untuk SDM baik nakes yaitu dokter umum, spesialis, perawat, dan bidan sudah disiapkan 739.722 orang, serta vaksinator di puskemas dan RS sebanyak 23.145 atau secara rasio 1:20 seluruh indonesia,” kata Wiku saat memberikan keterangan pers secara daring di kanal YouTube BNPB, Kamis (29/10/2020).

2. Ketersediaan tempat penyimpanan vaksin di 34 provinsi sudah 97 persen

Ilustrasi. Kandidat vaksin COVID-19. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Sedangkan dari sisi peralatan, Kemenkes telah memiliki tempat standar penyimpanan vaksin (cold chain) untuk menjaga kualitas dan efektivitas vaksin tersebut. Jumlah ketersediaan cold chain di 34 provinsi sudah mencapai 97 persen.

“Kami percaya vaksinasi yang sukses adalah vaksin yang aman dan efektif secara media, serta diikuti dengan penyelenggaraan yang matang. Untuk itu kami harapkan masyarakat sabar menanti proses vaksinasi dan tetap mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya.

3. Pemerintah batal lakukan vaksinasi pada November mendatang

Ilustrasi Penyuntikan Vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)

Sebelumnya, pemerintah melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memutuskan untuk membatalkan vaksinasi COVID-19 fase pertama yang rencananya akan dilakukan pada pertengahan November.

Tenaga Ahli Utama KSP, Dany Amrul Ichdan mengatakan, pemerintah menggunakan asas kehati-hatian dalam melakukan vaksinasi untuk menghindari permasalahan yang muncul di kemudian hari.

Menurut Dany, permasalahan vaksin memang begitu sangat dinamis. Sehingga keputusan yang telah direncanakan pemerintah, bisa saja berubah sewaktu-waktu dari jadwal yang telah ditetapkan.

“Nah kenapa waktu itu (vaksinasi) November kok mundur pelaksanaannya. Pemerintah itu buat rencana, tapi dalam membuat perencanaan itu juga harus melihat berbagai aspek-aspek dengan detail di lapangan. Tentu dengan melihat permasalahan di lapangan, kita putuskan supaya ini lebih baik, maka ini dimundurkan untuk memenuhi asas ke hati-hatian,” kata Dany di program Indonesia Lawyers Club (ILC) yang ditayangkan tvOne, Selasa (27/10/2020).

Baca Juga: Airlangga: Tak Sepenuhnya Benar RI Batal Beli Vaksin AstraZeneca

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya