TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Rizieq: Selama Pemerintah Buat Aturan Merugikan, Wajib Kita Lawan!

Baru tiba di Indonesia, Rizieq kembali kritik pemerintah

Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Jakarta, IDN Times - Imam besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab mulai beraktivitas kembali usai pulang dari Arab Saudi pada, Selasa 10 November 2020 lalu. Dia kini kembali disibukkan lagi dengan agenda dakwahnya setelah 3,5 tahun meninggalkan Indonesia.

Dalam ceramah perdananya, Rizieq menegaskan akan terus mengkritik pemerintah jika ada kebijakan-kebijakan yang dirasa merugikan rakyat.

“Selama pemerintah baik, kita akan apresiasi. Tapi kalau mereka membuat aturan-aturan yang merugikan rakyat, yang merusak agama, yang menghancurkan akhlak, wajib untuk kita lawan. Tidak boleh kita diam,” kata Rizieq dikutip dari channel YouTube Rasil TV, Kamis (12/11/2020).

Baca Juga: Rizieq: Kalau Gak Ada Kewajiban Dakwah, Saya Gak Mau Tinggalkan Makkah

1. Rizieq mengaku tidak memusuhi pemerintah

Imam besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Kendati demikian, Rizieq mengaku tidak pernah memusuhi pemerintah. Kritik yang dilontarkan tersebut hanya ingin membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Pemerintah juga diminta untuk berbenah diri dan tidak zalim kepada rakyat.

“Jadi jangan pelintir kita ini musuh negara lah, musuh pemerintah. Kita enggak bersaing untuk mencari jabatan. Kita bukan partai, kita bukan pejabat, kita bukan anggota DPR. Kita hanya menginginkan negara ini baik,” ujar pria kelahiran Jakarta, 24 Agustus 1965 itu.

2. Rekonsiliasi hanya bisa terjadi jika pemerintah tidak zalim lagi kepada rakyat

Jokowi tinjau food estate di Kalimantan Tengah (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Pada kesempatan yang sama, Rizieq juga menanggapi soal rekonsiliasi pihaknya dengan pemerintah setelah kembali ke tanah air. Menurut dia, rekonsiliasi hanya bisa terjadi jika pemerintah telah sepenuhnya menjalankan amanah yang diberikan rakyat.

“Saya katakan sekali lagi rekonsiliasi hanya bisa berdiri atas dasar niat dan tekad yang baik. Tapi kalau rekonsiliasi berdiri atas dasar kecurangan, kezaliman, tidak mungkin. Tidak ada rekonsiliasi kalau kezaliman dibiarkan,” kata lulusan magister Universitas Malaya itu.

Baca Juga: Rizieq Ajak Rekonsiliasi Pemerintah, Moeldoko: Kita Tak Punya Masalah

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya