TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Indonesia

Tarik Ulur RUU PKS di DPR, Parpol Mana yang Konsisten Mendukung?

Sudah dua periode DPR berganti, RUU-PKS tak juga rampung

Ilustrasi kekerasan seksual (IDN Times/Mardya Shakti)
Verified
Fitang Budhi Adhitia

Jakarta, IDN Times - Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR RI untuk kembali memasukkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS), dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Tim lobby RUU PKS dari Forum Pengada Layanan (FPL), Sri Mulyati mengatakan, tarik ulur mengenai pembahasan RUU itu masih menjadi perdebatan sengit di DPR. Sejumlah fraksi partai bahkan terpecah menjadi dua kelompok, ada yang mendukung dan menolak.

RUU tersebut bahkan harus dikeluarkan lagi oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Juli 2020 lalu, padahal sebelumnya masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020.

Lalu, siapa saja partai yang masih konsiten mendukung RUU-PKS hingga hari ini?

1. PKB, NasDem, dan PDIP masih konsisten mendukung disahkannya RUU-PKS

Ilustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Jika dibandingkan dengan periode DPR 2014-2019, Sri menuturkan, komposisi partai pendukung RUU-PKS masih sama jumlahnya. Hal itu yang membuat RUU tersebut tak kunjung rampung juga pembahasannya sejak digulirkan enam tahun lalu walau sudah dua kali mengalami pergantian anggota DPR.

“Kalau sebelumnya, pengusul RUU-PKS ada dari PAN, Gerindra, PDIP, dan PKB. Namun di periode sekarang yang secara resmi sudah memberikan surat untuk mengusulkan RUU PKS kepada DPR ada 3 fraksi, PKB, NasDem, dan PDIP. Jadi tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya,” kata Sri dalam sebuah webinar daring, Senin (16/11/2020).

2. PAN yang sempat mendukung RUU-PKS, kini tidak lagi terdenar suaranya

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

PAN yang semula mendukung penuh RUU-PKS segera dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR, kini tidak terdengar lagi dukungannya. Sri pun cukup menyayangkan sikap PAN pada periode kali ini.

“Namun dalam perjalananya, setelah di panja Komisi VIII yang pimpinannya dari fraksi PAN tidak mengakomodir RUU PKS, sehingga dari 3 pimpinan Komisi VIII saat itu, hanya dari Golkar dan Gerindra yang fokus terhadap pembahasan RUU-PKS, sedangkan ketua Komisi VIII tidak fokus,” ujar dia.

Baca Juga: Tidak Kunjung Disahkan DPR, RUU PKS Bakal Diajukan ke Jokowi

3. Demokrat dan Golkar secara lisan mulai mendukung pembahasan RUU-PKS

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Sri menjelaskan, dua partai lainnya seperti Demokrat dan Golkar telah menunjukkan dukungan secara lisan terkait RUU-PKS masuk dalam program Prolegnas Prioritas.

"PAN juga mereka secara lisan mendukung RUU-PKS masuk Prolegnas Prioritas, tapi belum secara tertulis mendukung RUU-PKS masuk Prolegnas Prioritas 2021,” beber Perempuan kelahiran Bandung, 18 September 1980 itu.

4. PKS dan PPP jadi partai yang konsisten menolak disahkannya RUU-PKS

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Sementara itu, partai yang masih konsisten menolak adanya RUU-PKS itu masih datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PKS bahkan dengan sengaja memobilisasi dukungan ormas untuk menentang pembahasan RUU tersebut di DPR.

“Kalau PPP periode sebelumnya pro aktif bangun diskusi dengan kita. namun periode sekarang agak menurun dan belum ada salah satu pimpinannya yang menyatakan dukungan terhadap RUU-PKS, walaupun secara lisan,” kata koordinator divisi advokasi Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI) itu.

Baca Juga: RUU PKS: 5 Partai di Parlemen Ngotot Disahkan, 1 Masih Menolak

Topik:
ruu pks
prolegnas 2020
DPR RI
Topik Populer:
putusan MK
Piala Thomas dan Uber 2024
Piala Asia U-23 2024
Quiz

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya

Alami Mati Mesin, Minibus di Bekasi Ringsek Tertabrak Kereta

Pegawai Swasta di Jakarta Diimbau WFH Selama Gelaran KTT ASEAN

Puspom TNI Periksa Mayor Dedi Hasibuan karena Geruduk Polres Medan

Industri Kreator Ekonomi Digital Miliki Potensi Besar di Masyarakat

Vonis Istri Sambo Diskon 50 Persen, Pengacara Brigadir J: Tidak Adil!

Johnny G Plate Ngaku Marah Proyek BTS Kominfo Tak Selesai

Richard Eliezer Sudah Bebas Bersyarat pada 4 Agustus

Kutip Hasil Riset KPK, Mahfud: Korupsi Meningkat Setiap Jelang Pemilu

Pengacara Brigadir J Curiga Ada Lobi Politik di Balik Hukuman Sambo Cs

Kemenag Bentuk Tim Cek Buku PAI MTs yang Diduga Muat Materi Menyimpang