Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, membantah pemberian label zona hijau disuatu daerah erat kaitannya dengan kepentingan politik jelang pelaksanaan Pilkada 2020. Menurut Wiku, masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana wilayahnya dikategorikan aman dari penyebaran virus atau berada di zona hijau dengan melihat kasus di sekeliling mereka.
“Kalau saya mikirnya gak kesitu ya. Kalau ada kepala daerah berbohong atau masyarakat mau dibohongi kepala daerah, hari gini demokrasi kepala daerah mau bohongin terus liat ada bergelimpangan mayat gak dilaporkan, gak mungkin lah,” kata Wiku dalam program Ngobrol Seru: Gugus Tugas COVID-19 Jawab Pertanyaan Netizen by IDN Times, Rabu (24/6).
1. Dengan kemajuan teknologi saat ini, sulit untuk menyembunyikan hal sensitif
Ilustrasi media sosial. Sukma Shakti/IDN Times Wiku menjelaskan, dengan kemajuan teknologi saat ini sangat sulit untuk menyembunyikan hal sensitif kepada masyarakat. Apalagi di era media sosial, siapa pun bisa memberikan laporan mengenai apa yang terjadi di daerahnya.
“Mana ada petugas kesehatan diam saja. Hari gini punya WA (WhatsApp) pasti akan cerita dia,” ujarnya.
2. Gugus Tugas minta semua lapisan masyarakat bersatu melawan COVID-19
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito (YouTube.com/BNPB Indonesia) Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak agar tidak memberikan komentar yang tidak mendasar. Dalam hal ini, lanjut Wiku, kerja sama dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sangat penting, terutama terkait sosialisasi protokol kesehatan untuk memutus maya rantai penyebaran COVID-19.
“Jadi jangan menyampaikan sesuatu yang tidak berbukti. Jadi kalau cuma asumsi saja jangan begitu lah. Karena musuhnya jangan salah dijadikan lawan, lawannya itu virus,” imbaunya.
“Kalau kita mau menjatuhkan pemerintah, semuanya akan jatuh Indonesia. Justru kita harus saling mendukung mencari kekurangannya,” katanya menambahkan.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Baca Juga: Epidemiolog UI: Sistem Zonasi COVID-19 Rentan Direkayasa
3. Pandu Riono sebut zonasi malah memberi stigma pada suatu wilayah
Dr. Pandu Riono dalam Ngobrol seru by IDN Times dengan tema "100 Hari Pandemik Globql: Workshop Meliput COVID-19" (IDN Times/Besse Fadhilah) Sebelumnya, juru wabah dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UI, Dr. Pandu Riono mempertanyakan fungsi pemberlakuan zonasi untuk menandakan situasi suatu daerah di tengah pandemik COVID-19.
Pandu mengatakan penggunaan zona di sebuah wilayah malah memberi stigma pada area tersebut. Ia mengatakan penyematan zona ini malah bisa merembet ke sisi politik. Apalagi penyelenggaraan pilkada serentak tetap dilakukan pada tahun 2020.
"Karena saya (pemimpin seorang wilayah) harus ikut Pilkada tahun ini, saya larang tes di wilayah saya," kata Pandu dalam program "Ngobrol Seru" by IDN Times dengan tajuk "100 Hari Pandemik Global: Workshop Meliput COVID-19 yang tayang secara daring pada Sabtu (20/6).
Dengan demikian, maka seolah-olah daerahnya masuk zona hijau karena tanpa tes yang diketahui terpapar COVID-19 berjumlah sedikit.
Baca Juga: Ini Daftar Daerah Zona Kuning Virus Corona yang Beralih ke Zona Hijau
