KPK Beberkan Kejanggalan-kejanggalan Proyek Meikarta

2. Perubahan IPPT tak melalui DPMPTSP

Dalam pengajuan IPPT pertama itu, Meikarta memohon izin lahan sebesar 143 hektare (ha). Namun, Kabupaten Bekasi hanya memberi izin sebesar 84,6 ha.

Dari luas tanah yang telah disepakati pemerintah, terjadi revisi sehingga area pengembangan menjadi 84,3 ha. “Jadi ternyata ada jalan yang tidak termasuk ke dalam 84,6 ha, sehingga luas pembangunan dikurangi menjadi 84,3 hektare,” tutur Hendra.

Menurut Jaksa I Wayan, semestinya revisi tersebut diketahui dan mendapat persetujuan dari DPMPTSP. “Tapi sepertinya beliau (Neneng) terburu-buru meneken IPPT, sehingga tidak sempat menempuh prosedur itu,” ujar Wayan.

Proses penerbitan IPPT Meikarta memang terbilang cepat. Dari permohonan yang diajukan pada 2 Mei 2017, Neneng meneken IPPT pada 12 Mei 2017.

3. Saat IMB terbit, IPPT Meikarta telah kedaluwarsa

Hal tersebut kemudian menjadi polemik, karena masa berlaku IPPT hanya satu tahun saja. Artinya, IPPT tersebut kedaluwarsa pada Mei 2018, sementara IMB Meikarta terbit pada September 2018.

“Setahu saya, memang tidak masalah IPPT kedaluwarsa itu. Yang penting site plan sudah keluar,” kata Hendra.

4. Temuan KPK diperkuat pengakuan mantan supir Neneng

Keterangan tersebut diperkuat oleh supir keluarga Neneng, Agus Salim. Ia mengatakan, suatu hari pernah diperintah bosnya untuk menyerahkan dokumen IPPT pada Deni Mulyadi, seorang kepala bidang di DPMPTSP.

Agus pun sempat menengok isi amplop tersebut, yang nyatanya milik Lippo Cikarang. “Tapi saya hanya menyerahkan saja dokumen itu,” kata Agus.