Anies: Biaya Pembangunan Jakarta Rp571 Triliun Tak Semua Dari APBN
Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI akan bersinergi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pembiayaan percepatan perbaikan pembangunan DKI Jakarta sebesar Rp571 triliun tidak akan dibebankan semuanya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI akan mencari berbagai macam pola pendanaan.
"Tidak semua menggunakan APBN, (akan) dicarikan model-model pendanaan yang ada. Tadi dengan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) kami sudah mendiskusikan sumber-sumber (dananya), sudah ketemu sumbernya," kata Anies di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (11/3).
Baca Juga: Resmikan 3 JPO Artistik, Anies: Ini Wajah Baru Jakarta
1. Model pendanaan pembangunan MRT Jakarta jadi pertimbangan
Anies mengatakan, Kementerian Keuangan dan Pemprov DKI Jakarta, telah menyusun tim kecil untuk menyusun rencana biaya perbaikan pembangunan, termasuk perencanaan keuangannya.
Model pendanaan pembangunan MRT Jakarta, menurut dia, termasuk salah satu yang dipertimbangkan untuk proyek perbaikan pembangunan ibu kota.
"MRT adalah contoh dimana pembangunannya, kita mendapatkan pinjaman dari Jepang, kemudian pinjaman itu di-split (dibagi), kami (Pemprov) membayar 51 persen kemudian Pemerintah Pusat membayar 49 persen atas pinjaman itu," jelas Anies, seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga: 6 Bulan Tanpa Wagub, Bagaimana Nasib Jakarta di Tangan Anies?