Anies Didesak Batalkan Reklamasi, Walhi: Itu Proyek Ilegal!

2. Nelayan menduga ada praktik korupsi terkait reklamasi

Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menduga ada praktik korupsi terkait reklamasi di Teluk Jakarta. Sebab, beberapa tahun lalu memang ada kasus korupsi terkait reklamasi.

"Dari kasus tersebut bisa dikatakan proyek reklamasi ini erat dengan kasus korupsi," ujar ketua KNTI Ahmad Martin Wijaya.

3. Reklamasi tak pernah perhatikan nelayan dan lingkungan

KNTI mengungkapkan bahwa reklamasi tak pernah memperhatikan kepentingan nelayan dan lingkungan. Ia juga menyayangkan terbitnya IMB yang menurutnya hanya untuk kepentingan bisnis semata.

"Kami membaca terbitnya IMB di Pulau D dalam upaya komersil," ungkap Ahmad.

Ahmad mengungkapkan bahwa kelompoknya berencana menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta dalam waktu dekat terkait reklamasi.

4. Anies klaim tepati janji kampanye terkait reklamasi

Beberapa waktu lalu, melalui keterangan tertulis Anies mengklaim bahwa ia menepati janji kampanye terkait reklamasi. Dari 17 pulau yang akan dibuat, dia sudah menyegel empat pulau yang sudah terlanjur terbentuk akibat reklamasi.

"Kini Kegiatan reklamasi itu telah dihentikan. Semua izin reklamasi telah dicabut. Ada 13 pulau tidak bisa diteruskan dan dibangun. Ada 4 kawasan pantai yang sudah terbentuk sebagai hasil reklamasi di masa lalu. Faktanya itu sudah jadi daratan," katanya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 2014-2016 ini pun membantah tudingan bahwa Pemprov DKI telah mengeluarkan IMB secara diam-diam, menurut Anies, hal itu memang tidak perlu diumumkan.

"Jadi ini bukan diam-diam, tapi memang prosedur administratif biasa. Justru Anda yang sudah mendapatkan IMB lah yang diharuskan memasang papan nama proyek dan mencantumkan nomor IMB di rumah Anda," ujarnya.