Beda Sikap Pimpinan KPK soal Wacana Presidential Threshold 0 Persen 

2. Firli sebut presidential threshold bisa munculkan politik balas budi

Diberitakan sebelumnya, Firli setuju dengan presidential threshold 0 persen di Indonesia karena bisa menghilangkan politik balas budi yang kerap terjadi. Menurut Firli, adanya ambang batas dalam pencalonan presiden membuat modal menjadi besar sehingga potensi korupsi terjadi.

"Modal besar untuk pilkada sangat berpotensi membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi, karena setelah menang akan ada misi 'balik modal'. Di sisi lain mencari bantuan modal dari 'bohir politik' akan mengikat politisi-politisi di eksekutif atau legislatif dalam budaya balas budi yang korup," kata Firli melalui keterangan tertulis.