Gugat Juliari, Korban Korupsi Bansos COVID-19 Ajukan Upaya Kasasi

1. Tim Advokasi menilai penolakan majelis hakim sangat janggal

Tim Advokasi menilai penolakan majelis hakim Tipikor sangat janggal. Penolakan tersebut dinilai melanggar ketentuan hukum dan kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Ada dua alasan yang mendasari korban Bansos COVID-19 mengajukan gugatan kasasi. Pertama, Tim Advokasi menilai hakim menyesatkan penafsiran Pasal 98 KUHAP dengan menyatakan permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Masalahnya, penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam KUHAP hanya dapat diajukan ke pengadilan yang menyidangkan pokok perkara pidana. Jadi, justru aneh, sebab, perkara pidana, khususnya korupsi, yang waktu dan tempat kejadiannya di Jakarta disidangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Tim Advokasi.

"Penting untuk ditegaskan, penetapan ini tidak hanya merugikan korban korupsi bansos, melainkan juga mempertaruhkan masa depan pemberantasan korupsi yang seolah hanya memikirkan kepentingan negara," ujar Tim Advokasi.